MEDAN (Waspada): Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terus berusaha melakukan percepatan penurunan kasus stunting.
Seperti yang dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Sumut, dr Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes (foto) bahwa pihaknya bersama BKKBN, OPD dan stakeholder lainnya menggelar rapat evaluasi terhadap program yang telah berjalan.
“Rapat dipimpin langsung oleh Pj Gubernur Sumut diawali laporan pelaksanaan program oleh Kepala BKKBN, sebagai sekretaris Tim Percapatan Penurunan Stunting (TPPS). Ada beberapa catatan yang disampaikan, termasuk masih adanya kendala dalam pelaksanaan penurunan stunting,” jelas dr Alwi, Selasa (24/10).
Dalam hal ini, apa yang harus dilakukan Dinkes Sumut untuk percepatan penurunan stunting ini? Alwi mengatakan tugas Dinkes Sumut yakni mendorong percepatan penurunan stunting yang spesifik. Serta berkolaborasi dengan kabupaten/kota di Sumut untuk melakukan penurunan stunting tersebut.
“Jadi saat ini semua bergerak dalam sebuah tim, bergerak dari data yang sama. Baik dari organisasinya karena dengan berakhirnya masa jabatan wakil kepala dareah yang sekaligus sebagai ketua TPPS, maka perlu dirapikan lagi sehingga organisasinya lebih efektif,” pungkasnya.
Adapun data terkahir bahwa berdasarkan laporan penimbangan pada Agustus 2023 dan aplikasi elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) pada 3 Oktober 2023, terdapat 26.399 balita stunting (pendek dan sangat pendek) dari 609.617 balita yang diukur, atau sekitar 4,3%.
Lalu, ada sebanyak 18.402 balita underweight (berat badan kurang) dari 611.238 yang ditimbang atau sekitar 3,01%. Dan, ada sebanyak 12.225 balita wasting (gizi kurang) dari 610.132 yang ditimbang dan diukur atau sekitar 2%.
Untuk itu, Dinkes Sumut sejauh ini mengajak masyarakat untuk menerapkan langkah-langkah ABCDE guna menekan angka stunting.
Adapun ABCDE ini yaitu, Aktif minum tablet tambah darah, Bumil teratur periksa kehamilan, Cukupi konsumsi protein hewani, Datang ke Posyandu setiap bulan, Eksklusif ASI 6 bulan.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menargetkan prevalensi stunting pada tahun 2023 menurun hingga sebesar 18%, dari tahun sebelumnya sebesar 21,1%. Untuk percepatan penurunan stunting itu, Pemprov Sumut telah menganggarkan sekitar Rp346 miliar.(cbud)
