MEDAN (Waspada.id): Pengawal Merah Putih (PMP) mempertegas peran mereka sebagai organisasi yang tidak hanya peduli, tetapi juga aktif mengawal implementasi program strategis Pemerintah Pusat di daerah.
Fokus utama PMP kini melebar, dari pelaksana kegiatan menjadi kontrol sosial yang spesifik mengawasi kebijakan dan pelaksanaan program terkait Ketahanan Pangan dan Gizi di Kota Medan.
Penegasan misi ini disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Penasihat PMP, M. Khalil Prasetyo, dalam pertemuan konsolidasi internal bersama Ketua PMP Susilo, Sekretaris PMP Suwarno, dan jajaran pengurus lainnya di Medan, Sumatera Utara, Kamis (2/10/2025).
M. Khalil Prasetyo menyoroti bahwa di samping melanjutkan program unggulan seperti Pasar Pangan Murah PMP, organisasi harus mengambil peran pengawasan yang lebih mendalam dan terarah. Peran kontrol sosial PMP diarahkan pada tiga aspek krusial. Pertama, kontrol kebijakan penyaluran pangan. “Pastikan distribusi dan penyaluran bahan pangan dari pusat berjalan tepat sasaran di Medan,” bebernya.
Kedua, stabilitas harga pangan yaitu memantau dan melaporkan fluktuasi harga untuk menjaga daya beli masyarakat.Ketiga, pengawasan program Makan Bergizi Gratis. PMP didorong menjadi mata dan telinga agar program unggulan pemerintah ini terlaksana sesuai standar dan mencapai target penerima.
”Program Pasar Pangan Murah adalah wujud kepedulian. Namun, wujud loyalitas dan pengabdian kita yang sejati adalah memastikan program besar Pemerintah Pusat, terutama yang berkaitan dengan kedaulatan pangan dan gizi gratis, tidak hanya berjalan di atas kertas. PMP harus turun ke lapangan, menjadi kontrol atas kebijakan penyaluran, stabilitas harga, dan implementasi program makam bergizi gratis serta program pangan lainnya di Kota Medan,” tegas Khalil.
Ketua PMP, Susilo, menjelaskan bahwa pertemuan dengan Ketua Dewan Penasihat PMP ini merupakan tindak lanjut dari upaya sinergi dengan pemangku kebijakan daerah.
”Kami melaporkan hasil audiensi strategis dengan Ketua DPRD Kota Medan, Drs. Wong Chun Sen Tarigan, M.Pd.B, pada Senin (29/9/2025). Laporan ini krusial untuk memetakan langkah PMP dalam menjalankan peran kontrol yang baru ini,” jelas Susilo.
Sementara itu, Sekretaris PMP, Suwarno, menegaskan bahwa arahan dari M. Khalil Prasetyo kini menjadi pedoman resmi dalam menyusun kebijakan operasional PMP ke depan. “Arahan Bapak Ketua Dewan Penasihat sangat spesifik dan membantu kami dalam memfokuskan sumber daya PMP agar peran kontrol terhadap program pangan ini dapat berjalan efektif,” pungkas Suwarno. (id20)
