MEDAN (Waspada): Puluhan pekerja proyek pembangunan Stadion Teladan Medan melakukan aksi karena belum menerima gaji selama lebih dari satu setengah bulan, bahkan vendor katering lokal yang menyuplai konsumsi pekerja juga belum dibayar oleh pihak proyek.
Kondisi ini dikeluhkan oleh seorang pekerja asal Pulau Jawa yang kini terpaksa bertahan dengan segala keterbatasan. Dia mengatakan haknya sebagai buruh tidak kunjung dibayarkan meski sudah hampir dua bulan bekerja.
“Sudah hampir dua bulan kami nggak digaji. Bagaimana saya bisa kirim uang ke keluarga? Untuk makan saja kami kesusahan,” keluhnya, Jumat (18/7).
Ia juga menambahkan bahwa setiap kali mempertanyakan gaji kepada pengelola proyek, jawaban yang diterima hanya permintaan agar sabar.
“Kami disuruh sabar, Bang. Tapi cicilan dan kebutuhan keluarga tidak bisa diajak sabar,” katanya dengan nada getir.
Keluhan serupa disampaikan Risna, pemilik usaha katering lokal yang menjadi rekanan proyek. Ia mengaku belum dibayar meski sudah berkali-kali menagih ke pihak proyek.
“Kami ini UMKM kecil. Modal kami terbatas. Kalau terus begini, kami mau usaha pakai apa lagi? Sudah tak ada modal,” ujarnya kecewa.
Risna menegaskan bahwa keterlambatan pembayaran bukan hanya menyulitkan pelaku usaha kecil seperti dirinya, tapi juga bisa memicu efek domino terhadap keberlangsungan ekonomi lokal.
Secara terpisah, DPRD Sumut memberi “Kartu Kuning” persoalan ini yang memperpanjang daftar carut-marut pengerjaan proyek strategis di Kota Medan yang sebelumnya juga mendapat perhatian serius dari DPRD Sumatera Utara.
Anggota DPRD Sumut dari Dapil I Landen Marbun menyoroti pengadaan score board Stadion Teladan senilai Rp11,7 miliar yang tidak ditemukan fisiknya di lapangan, meski dalam laporan disebut telah rampung.
“Kami tidak menemukan fisik score board padahal dilaporkan sudah selesai,” tegas Landen. Score board tersebut merupakan bagian dari alokasi dana bantuan APBD Sumut 2024 untuk proyek Stadion Teladan dengan total anggaran mencapai Rp70 miliar. Tidak hanya itu, DPRD juga mencatat proyek
Medan Islamic Centre yang hingga kini belum bisa digunakan, meski bangunan masjid sudah memasuki tahap finishing.
Jalan akses menuju lokasi masih berlumpur dan dipenuhi debu, menghambat aktivitas warga. “Ini harus menjadi perhatian serius agar masyarakat bisa mulai menikmati Islamic Centre pada tahun 2026,” ujar Landen.
Proyek Islamic Centre sendiri dikerjakan secara multi-years dengan nilai anggaran fantastis mencapai Rp393 miliar di atas lahan seluas 22 hektare.
Sementara itu, anggota DPRD Sumut lainnya, Benny Sihotang turut menyinggung Proyek Revitalisasi Lapangan Merdeka yang menyerap anggaran sebesar Rp497 miliar. Ia tidak merinci temuan khusus, namun mengapresiasi manfaat proyek tersebut bagi warga Medan.
“Kami berharap ada dukungan tambahan anggaran untuk membangun jalan bawah tanah di kawasan itu,” katanya.
Namun berdasarkan catatan wartawan, sejak diresmikan Bobby Nasution pada 19 Februari 2025, proyek Lapangan Merdeka belum rampung sepenuhnya. Area basement kerap tergenang banjir hingga dijuluki warga “kolam lele”.
Proyek ini menjadi bagian dari sejumlah pekerjaan publik yang dinilai bermasalah selama masa kepemimpinan Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan. Beberapa di antaranya sempat viral di media sosial, seperti “Lampu Pocong”, keramik jalan rusak, kolam retensi USU yang tidak berfungsi optimal.
Selain itu juga ada proyek Revitalisasi Kebun Bunga yang menjadi temuan BPK RI senilai Rp687 juta. Kini, publik menanti sikap tegas dari Pemprov Sumut dan Pemko Medan atas berbagai persoalan tersebut, terutama pemenuhan hak pekerja dan penegakan transparansi dalam proyek-proyek strategis. (m26)
