MEDAN (Waspada): Erick Thohir terpilih menjadi Ketua Umum PSSI di Jakarta, (16/02) melalui musyawarah luar biasa yang diselenggarakan oleh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Desakan untuk Erik Thohir mundur dari jabatannya sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun menguat.
Hal tersebut dilontarkan oleh Wira Putra (foto), Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Wilayah Sumatera Utara (KAMMI) Sumut.
“Pertama saya mengucapkan selamat atas terpilihnya bapak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Semoga bisa membawa PSSI dan sepakbola Indonesia lebih baik. Sebagai orang yang akan menjadi penanggung jawab sepakbola Indonesia dengan segala dinamika dan problematika yang ada di dalamnya, tentu akan membuat tanda tanya besar tentang komitmennya memajukan sepakbola Indonesia jika Erick Thohir masih menjabat sebagai Menteri BUMN,” demikian disampaikan Wira Putra, dalam ketererangan tertulisnya kepada Waspada, di Medan, Kamis (17/2).
Untuk memperbaiki sepakbola tanah air, lanjut Wira, tampaknya akan semakin jauh dari harapan.
Bagaimana tidak, periode lalu Ketua Umum PSSI Bapak Iwan Bule tanpa ada tugas sebagai pejabat publik saja, sepakbola di Indonesia menghasilkan sebuah tragedi kemanusiaan yang luar biasa di Kanjuruhan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur.
“Apalagi Ketua Umum PSSI merangkap dengan sebuah jabatan publik?” demikian disampaikan Wira Putra.
PSSI dan Kementerian BUMN sama-sama memiliki harapan baik di masa yang akan datang.
Proses perbaikan, menurut Wira, harus fokus dilaksanakan. “Kementerian BUMN memiliki banyak problematika yang harus diselesaikan, mulai dari Garuda Indonesia, Asabri, sampai kepada IPO Pertamina yang mendapat banyak penolakan dari masyarakat dan Serikat Pekerja Pertamina,” imbuhnya.
Untuk itu, selaku Ketua Umum KAMMI Sumut. Wira berharap Pak Erick Thohir bisa memilih salah satu di antara dua lembaga besar itu.
“Kalau sudah memilih jadi Ketua PSSI, silakan mundur dari jabatan Menteri BUMN,” ujar Wira.
Tidak Boleh Rangkap Jabatan
Wira juga mengingatkan pernyataan yang pernah dilontarkan oleh Presiden Joko Widodo bahwa menterinya tidak boleh ada yang rangkap jabatan.
“Mungkin masih sangat kuat ingatan di benak publik, bahwa Presiden Jokowi pernah menyampaikan untuk menterinya tidak boleh rangkap jabatan. Satu jabatan saja belum tentu berhasil, apalagi dua. Untuk itu, Presiden harus konsisten dengan ucapannya dan segera melakukan reshuffle kabinet, dengan mencari pengganti menteri BUMN yang sama-sama semangatnya dengan Erick Thohir dalam memperbaiki BUMN, ” pungkas Wira. (cpb)
