Tim Kuasa Hukum MUI Sumut Jelaskan Gugatan MPTTI Dan Dukungan Ormas Islam

  • Bagikan

MEDAN (Waspada): Tim Kuasa Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara menggelar sebuah konferensi di Ruang Rapat Dewan Pimpinan MUI Sumut, Kamis(19/10). Konferensi tersebut bertujuan untuk memberikan penjelasan terkait gugatan yang diajukan oleh Majelis Pengkajian Tauhid Tassawuf Indonesia (MPTTI) terhadap MUI Sumatera Utara senilai 2,5 miliar rupiah.

Sedangkan sidang gugatan Ketua Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia(MPTTI) Cabang Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, Hamidi Syakubat, terhadap Ketua Majelis Ulama Indonesia(MUI) Sumatera Utara di Pengadilan Negeri Medan.
Hal ini terungkap dalam temu pers di MUI Sumut.
Hadir dalam konferensi pers ini,
Ketua Tim Pembelaan MUI Sumut, Dr. H. Arso, Direktur Lembaga Advokasi Umat Islam, Marasamin Ritonga, Wakil Ketua Umum MUI Sumut, Dr. Ardiansyah, Lc, M.A, yang juga juru bicara MUI Sumut.
Dalam hal ini kuasa hukum MUI Sumut,Marasamin yang juga Ketua Lembaga Advokasi Umat Islam(LADUI-MUI) Sumut,tetap bersikukuh bahwa gugatan MPTTI Sibolga itu salah alamat. Dimana larangan MUI beralasan pada ajaran MPTTI yang berpendapat Muhammad adalah Allah, yang bertentangan dengan akidah Islam.
Hal senada juga disampaikan
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (DP-MUI) Sumatera Utara, Dr. H. Arso SH, MHum menegaskan bahwa, langkah yang diambil MUI semata-mata untuk menjaga umat Islam di daerah ini khususnya dari segala bentuk penyebaran akidah yang menyimpang dan bertentangan dengan kaidah syar’i yang berlaku universal.
“Justru MUI akan disalahkan karena tidak menyampaikan kepada pemerintah, manakala ada sesuatu di tengah umat yang ternyata dapat menimbulkan keresahan serta mengganggu kondusifitas yang selama ini telah terjaga dengan sangat baik,” kata H Arso.
Arso juga menegaskan bahwa MUI tidak memiliki kewenangan untuk mencabut izin kegiatan yang dilaksanakan pihak manapun termasuk rencana kegiatan Ratib Seribe MPTTI di Medan pada 13-15 Maret 2023 lalu. Disampaikan demikian, mengingat MUI tidak memiliki kewenangan sama sekali dan itu adalah hak pemerintah.
“Dan kalau ternyata pemerintah merespon surat MUI lalu mencabut izin kegiatan MPTTI, karena dalam ajarannya menyebutkan Nabi Muhammad sebagai Allah. Maka itu artinya pemerintah menghargai ulama untuk menghindarkan sesuatu yang diyakini akan menimbulkan keresahan, gejolak bahkan mengganggu kondusifitas,” kata Arso.
Dan fakta itu telah terjadi di Aceh, sehingga keberadaan MPTTI dilarang di Serambi Mekkah. Juga sempat terjadi di Gorontalo, Sulawesi Selatan dimana MUI setempat mengaku kecolongan. Kemudian menyurati pemerintah agar tidak memberikan izin kepada MPTTI membuat kegiatan di daerah itu.
“Jadi MUI hanya menjaga umat sebelum terjadi keresahan, karena MUI sebagai khodimul umamah (pelayan umat) dan shodiqul hukumah (mitra pemerintah), sehingga segala keputusan, tindakan atau usulan yang disampaikan tidak akan keluar dari dua koridor dimaksud,” kata Arso.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Umum MUI Sumut, Dr. H. Ardiansyah Lc, MA dan menyampaikan, surat yang disampaikan MUI tidaklah hadir seketika atau ujug-ujug manakala MPTTI akan melaksanakan kegiatan di Medan. Tapi berdasarkan kajian mendalam selama lebih kurang 8 bulan sesuai dalil syar’i.

Kemudian, jelas Juru Bicara MUI Sumut ini, surat disampaikan kepada pemerintah tersebut atas desakan organisasi kemasyarakatan Islam (OKI) di Sumut, di antaranya Al Washliyah, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Anshor dan lainnya yang menolak ajaran MPTTI di Sumut.
“Karena itu kami tegaskan bahwa MUI Sumut hanya sebatas melaksanakan fungsi serta kewenangannya. Sedangkan segala tindakan atau keputusan yang diambil, itu adalah hak dari pemerintah. Dan MUI mustahil mengambil atau bahkan merampas hak pemerintah tersebut,” ungkap Ardiansyah.
Sementara Direktur Lembaga Advokasi Umat Islam (LADUI) MUI Sumut, H. Marasamin Ritonga menjelaskan bahwa, ada kejanggalan pada gugatan yang disampaikan MPTTI mengingat tidak disampaikan oleh lembaga secara langsung melainkan oleh perwakilan pengurus dari Sibolga.
“Karena itu secara legal standing tidak tepat mengingat tidak disampaikan oleh pengurus pusat, tapi secara mandat kepada Hamidi Sangkubat,” ungkapnya.

Padahal, kata dia dalam perkara Perdata itu tidak berlaku dan sebenarnya gugatan disampaikan ke Pengadilan TUN. Selanjutnya MUI menyampaikan surat kepada pemerintah atas desakan keberatan dari sejumlah ormas Islam.
“Karena itu semestinya ormas Islam juga ikut digugat,” ungkapnya seraya menjelaskan berkaitan dengan hal ini, posisi MUI adalah sebagai Tergugat dan Poldasu adalah Turut Tergugat.

Marasamin juga menjelaskan bahwa sesungguhnya MPTTI sudah pernah mengajukan gugatan di Aceh sebelumnya, bahkan sudah sampai ke Mahkamah Agung. Akan tetapi MA menolak gugatan MPTTI tersebut.
Karenanya, ungkap dia langkah yang diambil MUI sudah sangat tepat karena semata untuk melindungi umat dari segala bentuk ajaran yang bertentangan dengan akidah Islam. Dan keputusan yang akan ditetapkan hakim semoga atas dasar menjaga kerukunan, persatuan dan kesatuan umat Islam.Sidang di Pengadilan Negeri Medan akan berlanjut Kamis mendatang.(m22)

Waspada/ist
Ketua Tim Pembelaan MUI Sumut, Dr. H. Arso saat memberi penjelasan dalam temu pers bersama wartawan.

  • Bagikan