Tindak Penyelenggara Pemilu Nakal, Kapoldasu Banjir Pujian

  • Bagikan
KAPOLDASU Irjen Agung Setya Imam Effendi. Waspada/ist
KAPOLDASU Irjen Agung Setya Imam Effendi. Waspada/ist

MEDAN (Waspada): Penangkapan terhadap tersangka oknum komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Padangsidimpuan dinilai merupakan momentum penting dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2024. Karena, penangkapan oleh jajaran Poldasu ini, Kapoldasu Irjen Agung Setya Imam Effendi dibanjiri pujian.

“Kita harus memberikan apresiasi kepada Kapoldasu Irjen Agung Setya Imam Effendi yang memimpin jajaran Polda Sumut. Karena momentum penangkapan ini sangat penting di tengah berbagai wacana tentang kecurgiaan Pemilu tidak berlangsung dengan fair,” ujar Dr Dedi Sahputra, MA, dosen Fisipol Universitas Medan Area (UMA) di Medan, Rabu (31/1).

Menurutnya, penangkapan oknum komisioner KPU daerah oleh Poldasu ini memberi suatu pesan tentang posisi aparat kepolisian dalam Pemilu. Bahwa Polri dalam Pemilu bersikap sesuai dengan tugasnya dalam hal menjaga kondusifitas yang mendukung suksesnya Pemilu.

Kapoldasu Irjen Pol. Agung Setya Imam Efendi dalam kesempatan terpisah juga telah menyatakan netralitas Polri dalam Pemilu. Saat kunjungan ke Polsek Siborongborong, Sabtu (9/12) Kapoldasu dan Wakapoldasu menyampaikan beberapa hal penting kepada seluruh jajaran Polres Taput dan Polres Toba. Salah satunya menjaga netralitas Polri pada Pemilu 2024 nanti.

Pengamanan Pemilu merupakan tanggung jawab Polri, sehingga pengamanan harus dipastikan dapat terkendali. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan meningkatkan pojok Pemilu.

“Tingkatkan kegiatan pojok Pemilu, karena itu merupakan suatu sarana dan prasarana untuk mendiskusikan tentang masalah pemilu serta bisa mencairkan suasana dengan tujuan, pemilu berlangsung aman dan baik,” tambahnya.

Selain penekanan pengamanan Pemilu, Kapolda juga menyampaikan agar mendukung program pemerintah, khususnya pengembangan Destinasi pariwisata Danau Toba.

Setelah Kapolda memberikan arahan, dilanjutkan oleh Wakapolda dengan menyampaikan, agar masing-masing polres meningkatkan koordinasi dengan penyelenggara Pemilu terkait pelaksanaan kampanye.

Apresiasi

presiasi terhadap kinerja Poldasu dalam Pemilu juga disampaikan Badan koordinasi (BADKO) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Utara.

Apresiasi disampaikan karena ketegasan Kapoldasu Irjen Pol. Agung Setya Imam Efendi dalam melakukan penindakan terhadap oknum Komisioner KPU Padangsidimpuan, yang diduga melakukan pemerasan terhadap Caleg di Padangsidimpuan.

Ketua Umum Badko HMI Sumut Abdul Rahman mengatakan pemilu 2024 harus berjalan aman, damai dan bersih.

“Udah bener itu Kapolda. Sikat aja komisioner yang nakal,” ucapnya. Lanjutnya, keberanian Kapolda yang memerintahkan Dirreskrimum Kombes Sumaryono untuk melakukan penegakan hukum, harus didukung penuh.

“Ya harus sesuai petunjuk dan alat bukti. Kalau ada komisioner yang lain terlibat, ya harus disikat,” Ucap Abdul. “Jangan takut pak Kapolda, pak Dir, kami selalu mendukung,” ujarnya.

Salah satu komisioner KPU Padangsidimpuan memang telah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Polda Sumut di sebuah kafe di Jalan Masjid Raya Baru, Kelurahan Kantin Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan. Kejadian ini harusnya menjadi warning kepada seluruh penyelenggara Pemilu, bahwa untuk menciptakan Pemilu yang berintegritas jangan memeras peserta Pemilu.

“Secara tersirat Kapolda menyampaikan Kepada kita semua jangan bermain-main api dalam Pemilu,” beber Abdul. Operasi penindakan dipimpin oleh AKBP Musa P Tampubolon, Kompol Bayu Putra Samara dan AKP Syahrul Rambe.

Sanksi

Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Parsadaan Harahap mengatakan, pihaknya akan memberikan sanksi terhadap oknum Komisioner KPU Padangsidimpuan yang terjaring OTT yang dilakukan Tim Saber Pungli Sumut.

“Kami akan menyiapkan sanksi yang berlaku kepada oknum KPU Padangsidimpuan tersebut,” ujar Harahap usai meninjau gudang logistik KPU Medan, di Medan, Senin lalu.

Ia mengatakan seluruh komisoner KPU baik tingkat pusat maupun tingkat kabupaten/kota akan mendapatkan sanksi jika melawan hukum. “Yang jelas dari kelembagaan ada sanksi, sesuai dengan regulasi dan aturan,” kata dia.

Kata Harahap, KPU RI menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada pihak penegak hukum untuk proses lebih lanjut. “Sampai hari ini, kami belum dapat informasi, tersangka atau belum. Yang pasti, bersangkutan sudah dibawa ke Polda Sumut, kami serahkan ke pihak berwajib,” sebutnya.

Dalam upaya pencegahan, kata dia, KPU RI meminta seluruh jajaran KPU kabupaten/kota untuk menaati peraturan yang berlaku jangan sampai terjerat masalah hukum.

“Saya salah satunya ke Sumatera Utara, dalam rangka pencegahan. Sudah terjadi kan, kita tunggu perkembangan kasus hukumnya seperti apa. Untuk itu, saya mengingatkan kepada seluruh jajaran KPU se-Indonesia, jangan melakukan tindakan melawan hukum,” tegasnya.

Sebelumnya Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, PH terjaring OTT Tim Saber Pungli pada Sabtu (27/1). “Saat ini PH masih menjalani proses penahanan dan penyelidikan di Mapolda Sumut,” kata Hadi dalam keterangan persnya kepada wartawan, Senin (29/1).

Dalam tangan tersangka, kata Hadi, pihak kepolisian menemukan barang bukti uang tunai senilai Rp26 juta. “Uang tersebut sebagian telah digunakan saat penangkapan di sebuah kafe,” ucap Hadi.

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, Hadi membeberkan, PH melakukan modus mengiming-imingi korban mendapatkan suara pada Pemilu 2024. Dengan catatan, korban tersebut harus menyediakan uang sesuai permintaan PH. “Proses penyidikan dilaksanakan secara terang-terangan. Memaparkan lebih lanjut terkait alur pemerasan ini,” ujar Hadi.

Kemudian, Hadi mengungkapkan, korban yang diduga diperas oleh PH adalah Caleg berinisial F. Sejauh ini, Hadi menuturkan, laporan yang diterima pihaknya baru menunjukkan satu korban. “Kami masih terus mengembangkan penyelidikan. Tujuannya, untuk mengetahui apakah ada tersangka lain yang terlibat dalam kasus ini,” katanya.(m05)​

  • Bagikan