MEDAN (Waspada.id): Tokoh pemuda Sumatera Utara, Edi Brasmana, melontarkan kritik keras terhadap kinerja Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) di bawah kepemimpinan Kajatisu Harli Siregar. Ia menilai penegakan hukum yang dilakukan saat ini terkesan tebang pilih dan lebih menonjolkan pencitraan di hadapan publik.
Menurut Edi, pada awal kepemimpinan Kajatisu, masyarakat menaruh harapan besar terhadap keberanian Kejati Sumut dalam mengungkap berbagai kasus besar di daerah ini, seperti dugaan korupsi di lingkungan PTPN maupun persoalan di Pelindo. Namun seiring berjalannya waktu, harapan tersebut dinilai mulai memudar.
“Awalnya kita berharap banyak, tapi setelah kita koreksi, ternyata ini hanya sebatas pencitraan. Banyak persoalan besar yang tidak mampu mereka ungkap. Bahkan kinerjanya terkesan seperti ‘bisnis konten’ saja,” ujar Edi Brasmana, Rabu (11/3/2026).
Ia juga menilai penanganan sejumlah perkara di Sumut terkesan sarat intervensi atau “pesanan”. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kelanjutan proses hukum terkait pembangunan Lapangan Merdeka Medan yang hingga kini dinilai belum jelas perkembangannya.
“Saya menilai tindakan hukum yang dilakukan lebih dominan karena pesanan atau titipan. Persoalan besar di Sumut tidak ada yang disikapi secara tuntas. Contohnya soal Lapangan Merdeka, Asintel pernah menyatakan sudah diproses, tapi sampai sekarang publik bertanya sudah sejauh mana,” tegasnya.
Edi juga menyinggung dugaan persoalan yang justru terjadi di internal Kejati Sumut sendiri, terkait proyek pembangunan di lingkungan kantor kejaksaan yang disebut-sebut bernilai hingga Rp95 miliar. Selain itu, ia juga menyoroti pekerjaan parkir yang menggunakan anggaran APBD.
“Itu kan di rumah mereka sendiri. Bersihkan dulu rumah sendiri sebelum bicara keluar. Jangan sampai ‘muka buruk, cermin dibelah’,” sindirnya.
Atas dasar itu, Edi meminta Jaksa Agung untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja jajaran Kejati Sumut. Ia menilai langkah tersebut penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.
“Harapan kita, Harli Siregar dicopot dan seluruh kinerja di Kejati Sumut dievaluasi total. Masyarakat butuh kepastian hukum, bukan sekadar keributan atau tontonan di media sosial,” ujarnya.
Edi juga menyatakan dukungannya terhadap langkah Ade Rinaldy Tanjung, Ketua Paguyuban Mahasiswa dan Warga Sumut di Jakarta, yang melaporkan Harli Siregar ke Kejaksaan Agung terkait dugaan intervensi dalam proses penetapan guru besar di sebuah perguruan tinggi.
“Kita sangat menghargai langkah Ade Rinaldy sebagai aktivis yang peduli Sumut. Jika benar ada intervensi demi kepentingan pribadi atau keluarga, itu tentu sangat tidak pantas bagi seorang pimpinan lembaga penegak hukum,” pungkas Edi.
Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari Kejatisu terkait masalah tersebut di atas. (id144)
