Upaya Pencegahan Korupsi Pemprovsu Menampakan Hasil

  • Bagikan
Upaya Pencegahan Korupsi Pemprovsu Menampakan Hasil
Upaya Pencegahan Korupsi Pemprovsu Menampakan Hasil

MEDAN (Waspada): Upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) menampakkan hasil. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata, Rabu (23/2), memberikan apresiasi kepada Pemprovsu. Karena hasil penilaian KPK terhadap Monitoring Centre for Prevention (MCP) tahun 2021, Pemprovsu berhasil menempatkan posisi tertinggi di Sumut.

Apresiasi dari KPK itu disampaikan Alexander Marwata di aula rumah dinas Gubsu. Bersamaan pada pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Sumut. Rakor itu diikuti oleh para kepala daerah se-Sumut.

Disampaikan Alexander Marwata, pada tahun 2021, KPK memberikan penilaian MCP atau skor Indeks Pencegahan Korupsi (IPK) untuk Pemprovsu sebesar 91,69 %. Yakni dalam katagori Pemerintah Daerah. Capaian tersebut merupakan yang tertinggi di Sumut.

Nilai MCP Pemprovsu tahun 2021 tersebut naik 3,15% dari tahun 2020 yang angkanya 88,54%.

Dijelaskan Alexander, MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memudahkan monitoring dalam rangka pencegahan korupsi. MCP telah ditetapkan sebagai indeks pencegahan korupsi.

Di Sumut, Kata Alexander, ada 16 daerah yang nilai capaiannya berada di atas 80%. Pemerintah dengan capaian nilai MCP yang tinggi, akan menerima dana insentif daerah. “Standar kami (KPK) itu 80% skornya. Kalau di atas 80, kita sudah berhasil mengupayakan agar ada insentif dari Kemenkeu,” katanya.

Adapun manfaat dari baiknya nilai MCP, kata Alexander, paling tidak masyarakat akan mendapatkan pelayanan publik yang baik. Seperti perizinan yang tidak dipersulit, hingga pengadaan barang dan jasa yang sudah sesuai ketentuan.

Dijelaskan Alexander bahwa MCP menyangkut delapan sektor titik rawan korupsi. Diantaranya perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa. ‘’Bahkan ada penelitian yang membuktikan bahwa tingginya MCP mempengaruhi masuknya investasi yang besar ke satu daerah,’’ katanya.

Alexander mengatakan, tingginya nilai MCP sangat tergantung pada komitmen kepala daerah. Karena kepala daerah memiliki wewenang yang besar untuk mewujudkan hal tersebut.

Hadir dan mengikuti Rakor hari itu, Irjen Kemendagri Tumpak Haposan Simanjuntak, para bupati dan wali kota, baik secara langsung maupun daring, Pj. Sekdaprovsu Afifi Lubis, dan Inspektur Lasro Marbun. (m07)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *