MEDAN (Waspada): Ketua Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), dr Tuahman Franciscus Purba meminta fasilitas Very Very Important Person (VVIP) yang disediakan bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ada di Bandara Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang tidak dijadikan sebagai pajangan saja.
“Usai diresmikan, fasilitas VVIP yang ada di Bandara Kualanamu harus dirawat dan tetap rapi dan baik. Jangan hanya jadi pajangan saja,” ujar Tuahman dalam sambutannya saat acara Launching VVIP Fasilitas Lounge seperti Help Desk, dan Fast Track (Jalur Cepat Keimigrasian bagi PMI di Bandara Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, Rabu (14/12/2022).
Hadir pada kesempatan tersebut, Deputi II Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik BP2MI Lasro Simbolon, Presiden Direktur PT Angkasa Pura Aviasi Bandara Kualanamu Achmad Rifai dan Sekda Sumut Arief Trinugroho, Kepala BP3MI Sumut Siti Rolijah dan perwakilan dari Internasional Organization for Migration (IOM).
Tuahman berharap fasilitas yang disediakan benar-benar dapat dirasakan PMI. Sehingga para “Pahlawan Devisa Negara” tersebut dapat merasakan hadirnya pemerintah.
Tuahman juga mendesak seluruh stakeholder yang terlibat agar dapat memeccahkan persoalan masih banyaknya masyarakat Indonesia yang menjadi pekerja migran ilegal. Sebab, kondisi akan membuat banyak kerugian bagi para pekerja migran ilegal tersebut dan pemerintah.
Apresiasi
Pada kesempatan itu, Tuahman juga mengapresiasi seluruh stakeholder yang telah menyediakan fasilitas VVIP bagi para PMI dibeberapa Bandara yang ada di Indonesia, termasuk Kualanamu.
Fasilitas VVIP ini, menurut Tuahman, akan menambah semangat dan kepercayaan PMI kepada pemerintah dan memang sudah layak “Pahlawan Devisa Negara” tersebut mendapatkan fasilitas yang memadai.
“Kita harus akui, selama beberapa kurun waktu ini, PMI telah memberikan pemasukan kepada negara sebesar Rp4 Triliun. Maka sudah sangat wajar negara memberikan perhatian yang lebih kepada mereka,” cetusnya.
Kepada Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Tuahman meminta agar menjalankan tugas dengan sebaiknya dalam hal memberikan perlindungan dan kenyamanan serta prioritas, khususnya bagi PMI asal Sumut.
“Saya juga meminta BP2MI agar benar-benar memberikan pelayanan kenyamanan dan perlindungan bagi PMI asal Sumut. Mereka adalah Pahlawan, jasa mereka bagi negara sejak dahulu tidak terhingga,” pungkasnya.
Sementara itu, BP2MI menyatakan sebanyak 4,5 juta Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak terdaftar dalam sistem negara. Ketidakjelasan data tersebut, karena berangkat bekerja secara non prosedural atau ilegal.
“Ada sekitar 9 juta warga Indonesia bekerja di luar negeri, baik formal dan informal. Dari jumlah itu, setengahnya tidak bisa di akses dari nama dan alamat,” ujar Lasro Simbolon.
Lasro menjelaskan, jutaan PMI yang tidak terdaftar dan bekerja di luar negeri bila terjadi masalah tentunya menyulitkan negara menyelesaikan permaslahan.
“Jika data PMI bisa akses, negara pasti hadir mengatasi apapun masalah terjadi. Namun, bila permasalahan timbul tentu akan memakan waktu menyelesaikan,” terangnya.
Selain itu, lanjut Lasro, dalam kurun waktu dua tahun sudah ribuan peti jenazah dari luar negeri tiba di Indonesia dan sebanyak 1.400 peti jenazah PMI didominasi penempatan kerja lewat jalur tidak resmi dan ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama,” ucapnya.
Lasro mengungkapkan, bahwa peresmian fasilitas VVIP Lounge, Fasttrack dan Helpdesk merupakan kado istimewa akhir tahun Migran Day 2022, untuk PMI dari Presiden Joko Widodo.
“Tujuanya guna memberikan pelindungan pekerja migran utuh, mulai dari berangkat ke negara penempatan hingga kembali ke daerah asal yang difasilitasi BP2MI berkerja sama Stakeholders terkait,” tuturnya.
Siap Bersinergi
Merespon hal itu, Sekda Sumut Arief Sudarto Trinugroho mengungkapkan Pemprov Sumut siap bersinergi dan berkolaborasi bersama intansi kepolisian serta pihak terkait mengenai perkerjaan rumah dimaksud.
“Kami senantiasi terus melakukan sosialisasi pada masyarakat seperti ingin bekerja di luar negeri melalui jalur BP3MI yang ada di Sumut. Sebab tanpa mengikuti prosedur resmi, calon PMI adalah ilegal,” tegas Sekda Sumut.
Diresmikannya fasilitas VVIP tersebut, lanjut Arief, merupakan bukti nyata untuk mewujudkan PMI sebagai Pahlawan Devisa Negara.
“Selama ini jalur VVIP hanya pejabat negara saja ‘menikamati’. Nah, sekarang PMI dapat menggunakannya. Tapi, perlu diingat, bekerja lah lewat jalur resmi. Sehingga negara bisa memfasilitasi mulai dari keberangkatan hingga permasalahan yang timbul di kemudian hari,” papar Arief. (cpb)
