MEDAN (Waspada): Kebijakan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang akan menerapkan sistem sekolah lima hari dalam sepekan bagi siswa SMA dan SMK mulai tahun ajaran 2025–2026 memantik pro dan kontra di tengah masyarakat bahkan menuai penolakan dari sebagian masyarakat.
Di antaranya datang dari orang tua siswa, Sita, yang juga warga Sumut yang menilai kebijakan ini tidak tepat.
“Sekolah enam hari saja anak-anak masih belum cerdas, secara emosional pun kurang berkembang. Buktinya, tawuran pelajar masih marak,” ujarnya pada Rabu (11/6).
Sita juga menilai kebijakan ini akan menyulitkan orang tua, terutama ibu rumah tangga. Menurutnya, waktu sekolah selama ini membantu anak-anak tetap terkontrol.
“Kalau terlalu banyak di rumah, mereka malah sibuk main HP atau nongkrong. Banyak waktu terbuang sia-sia,” tambahnya.
Ia menilai program seperti ‘jalan-jalan’ atau kegiatan luar sekolah yang diwacanakan pemerintah justru tidak relevan di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang berat.
“Kesannya pemerintah ingin generasi ke depan lebih bodoh. Ini seperti pembodohan yang dikondisikan,” tegasnya.
Kritik serupa disampaikan Arafat, yang juga orang tua siswa Ia menilai jika tujuan pengurangan hari sekolah adalah untuk menekan angka kenakalan remaja, sebaiknya dilakukan uji coba terlebih dahulu.
“Buat pilot project. Kalau berhasil, baru diterapkan secara luas. Kalau tidak, ya jangan,” katanya.
Arafat juga mengingatkan risiko kelelahan bagi siswa dan guru akibat pemadatan jadwal jika tidak diiringi dengan revisi kurikulum. Ia menekankan bahwa pencegahan kenakalan remaja harus melibatkan banyak pihak.
“Perlu kerja sama antara sekolah, kepolisian, LSM, dan komunitas lokal dalam membina karakter siswa,” jelasnya.
Selain itu, menurutnya, pemerintah harus hadir dengan menyediakan kegiatan edukatif dan kreatif di luar sekolah yang gratis dan bisa diakses oleh semua kalangan.
Ia berharap Pemerintah diharapkan tidak terburu-buru dan membuka ruang dialog publik sebelum mengambil keputusan final. (Cbud)
