MEDAN (Waspada.id): PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumut kini menghadapi tekanan dari legislatif. Ketua Fraksi PAN dan Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumut, Ir H Yahdi Harahap MBA, mendesak Pertamina untuk segera mengakhiri krisis antrean panjang Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di berbagai SPBU di kabupaten/kota di Sumut, pasca bencana banjir.
Desakan ini tidak main-main. Yahdi Khoir secara tegas memberikan batas waktu (deadline) hingga 10 Desember 2025 bagi Pertamina untuk menormalkan pasokan dan menghilangkan antrean.
”Hal ini penting, agar tidak sampai terjadi kegalauan dan chaos di tengah masyarakat,” tegas Yahdi, Senin (7/12), merespon Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi D dengan jajaran Pertamina dan OPD terkait pada Jumat lalu.
Dalam RDP yang juga dihadiri Dishub, Disperindag ESDM, PUPR Provsu, PT KAI, dan Angkasapura, Yahdi menekankan bahwa laporan Pertamina tidak boleh sekadar normatif.
Ia menuntut agar manajemen Pertamina turun langsung ke lapangan alih-alih hanya “bekerja di belakang meja.”
Menurut Yahdi, jika stok BBM benar-benar aman, seharusnya kelangkaan dan antrean berjam-jam ini tidak terjadi hingga seminggu lebih pasca bencana.
”Stok BBM baru disebut aman dan lancar, jika tersedia di SPBU dan masyarakat tidak antrean untuk mendapatkannya. Kalau terus antrean panjang, itu namanya tidak aman,” cetusnya, memberikan definisi tegas tentang kondisi stok yang ideal.
Tuntut Oknum Penimbun
Selain masalah distribusi, Yahdi juga menyoroti praktik nakal di tingkat SPBU. Ia secara khusus meminta Pertamina menindak tegas oknum di SPBU Simpang Bandar Tinggi, Batu Bara, yang diduga menyatakan BBM habis, namun kemudian mengisi jerigen untuk dijual kembali kepada masyarakat dengan harga yang mencekik leher.
Yahdi memperingatkan bahwa pembiaran atas kondisi ini hanya akan memicu kisruh dan menghambat kelancaran aktivitas harian warga.
Dengan batas waktu yang kurang dari seminggu (mengingat hari ini adalah 8 Desember 2025), Pertamina diharapkan mampu memaksimalkan potensi dan memantau lapangan secara intensif untuk menghindari potensi gejolak sosial yang dikhawatirkan oleh DPRD Sumut.
Sebelumnya, Tito, perwakilan Pertamina menyampaikan bahwa kondisi distribusi BBM memang belum dapat berjalan normal. Banyak akses jalan menuju SPBU dan daerah prioritas terputus akibat longsor, banjir, serta jembatan rusak.
Pertamina berkomitmen mempercepat penyaluran. DPRD berjanji akan melakukan pengawasan lebih ketat di lapangan. Sementara masyarakat berharap kenyamanan dapat kembali dan antrean panjang menjadi masa lalu.
“Kita semua ingin kondisi kembali normal. Dengan kerja sama pemerintah daerah, Pertamina, dan pengawasan yang baik, kami optimistis minggu ini akan jauh lebih baik,” tutup Tito. (id06)
