MEDAN (Waspada.id): Wakil Ketua Komisi DPRD Sumut Yahdi Khoir, mengapresiasi gerak cepat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara yang merespon pengerjaan pengaspalan jalan yang baru dikerjakan sepanjang 150 meter di Duria Sugelo, (Kawasan Nias Tengah) kilometer 18,5, Desa Dahadano Botombawo Hiliserangkai, Kecamatan Hiliserangkai, Kabupaten Nias.
“Kita apresiasi reaksi cepat yang merespon viralnya di media sosial (medsos) soal sejumlah ruas jalan yang diduga dikerjakan dalam kondisi berlumpur,” kata Yahdi, ketika dikonfirmasi, Jumat (3/10).
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu merespon penjelasan Kepala Dinas PUPR Provsu melalui Pejabat Pelaksana Tehnik Kegiatan (PPTK), Ferry Sianipar, yang menyebut pelaksanaan paket pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Lolowua – Dola telah sesuai Standar Operasional Prosedur secara teknik.
Ferry mengatakan, pada pekerjaan paket tersebut pihaknya telah melakukan pengawasan secara ketat, dimana telah dilakukan sand cone test atau uji kepadatan terhadap base course yang telah digilas.
Namun diakui ada beberapa titik pada ruas tersebut yang kepadatan base course masih belum memenuhi syarat untuk dilakukan pengaspalan. Pihaknya telah memerintahkan pihak rekanan untuk dibongkar dan diperbaiki kembali.
Paket pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Lolowua – Dola, Kabupaten Nias dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, dengan anggaran yang bersumber dari APBD Sumatera Utara TA 2025 sebesar Rp31,2 miliar, dan dikerjakan oleh PT Karunia Sejahtera Sejati.
Pada video yang beredar, masyarakat merasa kecewa karena pengaspalan hormix di ruas jalan provinsi tepatnya Km.18,5 Desa Dahadano Lolowua, Kecamatan Hiliserangkai, Kabupaten Nias dilaksanakan saat kondisi permukaan base course belum padat dan berlumpur.
Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumut Yahdi Khoir menandaskan, langkah yang dilakukan oleh dinas PUPR bertujuan untuk lebih meningkatkan kualitas pekerjaan agar bermanfaat bagi masyarakat.
“Reaksi cepat dari eksekutif (PUPR) terhadap kritikan dan masukan dari masyarakat melalui medsos maupun dari DPRD Sumut bertujuan untuk mengawal dan mengawasi kualitas pembangunan infrastruktur yang ada di Sumatera Utara,” ujarnya.
Artinya, imbuh Yahdi, ini bukan untuk mendiskreditkan, atau menjelekkan pengerjaan jalan yang ada, melainkan demi mengawasi proyek infrastruktur, baik jembatan maupun jalan agar tidak dikerjakan asal jadi.
Yahdi juga mengingatkan agar pengawasan jalan secara maksimal perlu dilakukan terhadap pembangunan infrastruktur lainnya di kabupaten/kota di Sumatera Utara.
“Kalau menyalah dan menyimpang, harus diberikan sanksi dan tindakan tegas,” pungkasnya. (id06)
