MEDAN (Waspada.id) – Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Medan, Dr. H. Muslim Harahap, mendorong Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, untuk segera merealisasikan alokasi minimal 35 persen APBD Kota Medan bagi pembangunan wilayah Medan Utara, yang meliputi Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Marelan, dan Medan Deli.
Muslim menegaskan, alokasi 35 persen APBD tidak hanya untuk pembangunan fisik, tetapi juga harus mencakup seluruh sektor, termasuk bantuan sosial, pelatihan UMKM, dan program bedah rumah. Hal ini penting karena angka kemiskinan tertinggi di Kota Medan berada di Medan Utara.
“Alokasi 35 persen APBD harus dilakukan secara menyeluruh. Selama ini, pembangunan di Medan Utara tertinggal jauh karena fokus hanya pada inti kota. Bansos dan program pemberdayaan harus proporsional untuk empat kecamatan di utara,” kata Muslim, Rabu (1/4/2026).
Pernyataan ini mendapat respons positif dari pengamat politik Saharuddin, yang menilai langkah Muslim sebagai solusi relevan dan bernas. Saharuddin menekankan, jika aspirasi ini diabaikan, kepemimpinan Rico-Zaky dalam satu tahun terakhir berpotensi gagal memenuhi harapan publik.
“Pak Muslim bukan sekadar politisi. Beliau mantan birokrat dan warga Medan Utara yang memahami kondisi sosial masyarakat. Rasanya naif jika Walikota mengabaikan pendapat beliau,” ujar Saharuddin melalui pesan WhatsApp kepada sejumlah jurnalis, Kamis (2/4/2026).
Muslim menambahkan, ketentuan alokasi 35 persen sudah diamanatkan dalam RPJMD Kota Medan 2025-2029 dan harus dijalankan. Ia mendorong Wali Kota untuk turun langsung ke Medan Utara, bertatap muka dengan masyarakat, dan meninjau kebutuhan riil agar anggaran bisa tepat sasaran.
“Jika program ini terealisasi, masyarakat akan melihat komitmen baru pemerintah. Ini bukan sekadar janji politik, tapi langkah konkret untuk menutup kesenjangan pembangunan di Kota Medan,” tutup Muslim.
Selain itu, alokasi APBD minimal 35 persen juga diharapkan mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan di Medan Utara. Sekolah-sekolah dan fasilitas kesehatan di wilayah ini selama bertahun-tahun mengalami keterbatasan anggaran, sehingga program ini bisa menjadi titik balik untuk pemerataan layanan publik.
Tak hanya itu, sektor ekonomi lokal di Medan Utara diprediksi akan terdorong melalui bantuan UMKM, pelatihan kerja, dan program wirausaha baru. Dengan demikian, implementasi kebijakan ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh.
Muslim menegaskan, keberhasilan alokasi APBD ini juga akan menjadi tolok ukur kredibilitas kepemimpinan Rico-Zaky. Jika terealisasi sesuai target, masyarakat akan menilai pemerintah Kota Medan serius memperhatikan wilayah yang selama ini tertinggal, sehingga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
Teroisah, tokoh masyarakat Saharuddin menegaskan, alokasi minimal 35 persen APBD untuk Medan Utara adalah langkah strategis untuk menutup kesenjangan pembangunan yang sudah berlangsung bertahun-tahun.
Menurutnya, daerah utara kerap luput dari perhatian pemerintah sehingga kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, belum terpenuhi secara optimal.
“Saya melihat dorongan Pak Muslim sangat tepat. Jika Wali Kota serius menjalankan alokasi ini, bukan hanya pembangunan fisik yang meningkat, tapi kesejahteraan warga, peluang kerja, dan pemberdayaan ekonomi lokal juga akan terdorong. Ini langkah konkret yang bisa memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan,” ujar Saharuddin. (rel)
