Wali Kota Medan Diminta Evaluasi Kinerja Pejabat Dan ASN

  • Bagikan
Wali Kota Medan Diminta Evaluasi Kinerja Pejabat Dan ASN

MEDAN (Waspada): Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Nasution diminta evaluasi terhadap efektifitas dan efisien kerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan. Hal ini guna mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pendapat itu disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan, Margaret MS dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Kota Medan tentang perubahan atas Perda No 15 Tahun 2016 di ruang rapat paripurna, Selasa (11/10).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim SE didampingi Wakil Ketua Rajudin Sagala dan T Bahrumsyah dan para anggota dewan serta Sekwan M Ali Sipahutar didampingi Plt Kabag Persidangan Andreas Willy Simanjuntak. Hadir dari Pemko Medan mewakili Walikota Medan Wakil Wali Kota Aulia Rachman, Sekda Kota Medan Wiria Alrahman dan sejumlah pimpinan OPD.

Dikatakan Margaret, dalam rangka memperbaiki birokrasi dan administrasi, 1 tahun 6 Bulan jabatan Wali Kota Medan sudah saatnya melakukan evaluasi atas kinerja pejabat dan ASN di Pemko Medan.

Fraksi PDI P juga minta penjelasan urgensi dari usulan Perda No 15 Tahun 2016. Dimana pembentukan dan susunan perangkat daerah peleburan Dinas Kebersihan/Pertamanan dan Dinas Lingkungan Hidup menjadi satu Dinas. Penggabungan Dinas Pertanian Perikanan dan Dinas Ketahanan Pangan. Selanjutnya penggabungan Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan menjadi satu Dinas. Penggabungan Dinas Koperasi UMKM dan Dinas Perindustrian serta Dinas Perdagangan menjadi satu Dinas.

Sementara Fraksi gabungan Hanura, PSI dan PPP (HPP) yang disampaikan Abdul Rani menyatakan, perubahan Perda ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawab sebagaimana yang telah amanah perataran perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dari perubahan Perda ini diharapkan akan lahir efesiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas, tanggungjawab dan kewenangan perangkat daerah dan sehingga tidak terjadi lagi tumpang tindih pekerjaan antar perangkat daerah.

“Bahkan dengan perubahan peraturan daerah ini, akan semakin memperjelas dan mempertegas tata kerja aparatur perangkat daerah termasuk memperjelas pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan yang telah dibebankan kepada perangkat daerah tersebut,” ujarnya.
Atas dasar itu, fraksi Hanura PSI PPP berpandangan dan menyakini, jika ingin meraih kesuksesan dalam kinerja, maka berikan tugas kepada orang yang memiliki kapasitas keilmuan dan kompetensi keahlian dibidangnya.
“Fraksi Hanura PSI PPP percaya bahwa kita semua tidak menghendaki terjadinya kehancuran dan kekacauan, karena itu kami berharap dalam pembahasan Ranperda ini semua pihak harus berkontribusi sehingga lahir peraturan daerah yang akan mendatangkan berkah kepada masyarakat Kota Medan,” tuturnya. (h01)

Teks
Rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan terhadap Ranperda Kota Medan tentang perubahan atas Perda No 15 Tahun 2016 di ruang rapat paripurna, Selasa (11/10). Waspada/Yuni Naibaho

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *