MEDAN (Waspada): Pemerintah Kota (Pemko) Medan dinilai belum ada melakukan gebrakan pembangunan di kawasan Medan Utara, baik bidang infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), pendidikan dan perekonomian rakyatnya. Padahal sebagai pintu gerbang utama kegiatan perdagangan di Kota Medan, kawasan Medan Utara justru menghadapi ketimpangan akses terhadap pendidikan, sanitasi, kesehatan dan pelatihan kerja.
“Saya sebagai warga Medan Utara khususnya Medan Belawan, meminta Walikota Medan Rico Waas memenuhi janji kampanye nya untuk membangun Medan Utara. Sebab kawasan kami sudah sangat tertinggal dibandingkan kecamatan lainnya. Jangan ada lagi anak tiri dan anak kandung dalam pembangunan, pendidikan, kesehatan dan perekonomian,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra, kepada Waspada, Senin (21/5).
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) II meliputi
Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan dan Kecamatan Medan Marelan ini, mengakui sudah berganti kepemimpinan Kota Medan, namun kawasan Medan Utara belum nampak kemajuan.
Harusnya pembangunan itu merata, jangan di inti kota saja ada proyek multiyears.
“Saya baru dikepemimpinan DPRD Kota Medan ini, kalau saya lihat belum ada alokasi anggaran di APBD 2025 yang diprioritaskan untuk Medan Utara. InsyaAllah pembahasan APBD 2026 akan saya perjuangkan anggaran untuk pembangunan Medan Utara yakni infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan,” tegas Hadi Suhendra.
Ia juga meminta Walikota Medan Rico Waas dapat berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam merealisasikan proyek pembuatan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) untuk penataan kawasan kumuh Belawan Bahari.
Karena program yang direncanakan dimulai pertengahan tahun 2023 tersebut sudah dilakukan pengukuran, tempatnya ada dan dicek, namun sampai sekarang tidak ada kelanjutan proyeknya.
Padahal itu sangat dibutuhkan agar dapat memperbaiki kondisi lingkungan melalui pembangunan infrastruktur seperti sistem drainase, paving block sepanjang 300 meter, dan penerangan jalan umum serta pembangunan reservoir yang dapat mengurangi dampak banjir rob.
“Kita kejar ini di APBD 2026 dapat dilaksanakan. Walikota dapat berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam tambahan anggaran dan pelaksanaannya,” kata Hadi Suhendra.
Menurut Hadi Suhendra, ketertinggalan Mesan Utara itu sudah sangat luar biasa. Dari SDM nya, Medan Belawan menjadi kawasan paling banyak yang putus sekolah.
Di sinilah peran pemerintah harus hadir dalam menyelesaikan permasalahan itu, jangan ada lagi di zaman kepemimpinan Rico Waas ada yang putus sekolah karena tidak mampu secara ekonomi dan fasilitas sekolah yang masih buruk dan jauh untuk ditempuh.
Tidak hanya peran pemerintah, lanjut politisi Partai Golkar ini menilai diperlukan dukungan dari perusahaan dan industri dengan memaksimalkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari ribuan perusahaan yang ada di Medan Utara ini.
Jangan lagi perusahaan itu memberi bantuan beras atau sembako, tapi bagaimana dana CSR itu memberi warga lapangan pekerjaan agar bisa mencari rezeki.
“Pemko bisa membentuk badan pengelolaan dana CSR itu agar tepat sasaran. Serta Walikota Medan berkolaborasi dengan DPRD Medan, buat Peraturan Daerah baru agar perusahaan industri menerima tenaga kerja dari warga setempat dan menertibkan biro jasa nakal, meminta uang agar bisa bekerja di perusahaan yang ada di sana,” ungkap Ketua PAC PP Medan Belawan ini. (h01)
