MEDAN (Waspada): Walikota Tanjungbalai Waris Tholib (foto) berharap Kementrian Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR), Pemprovsu dan DPRD Sumut serius untuk membangun Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di kota itu.
Alasannya, sejak berdiri 402 lalu hingga kini, Tanjungbalai tidak memiliki TPI, sehingga mengakibatkan ratusan juta PAD sehari dari sektor perikanan itu diambil daerah lain.
“Masyarakat di sana sangat berharap TPI dibangun, karena potensi perolehan ikannya cukup besar, yakni 200 ton sehari yang ditangkap 15 ribu nelayan di sana,” kata Waris kepada wartawan di Medan, akhir pekan lalu.
Dia mengatakan hal itu usai bertemu dengan Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, di gedung dewan, Jumat (26/5), sebagai balasan atas kunjungan dewan ke Kota Tanjungbalai, Selasa (16/5/2023).
Kunjungan Walikota Waris dan rombongan menyikapi pandangan Baskami yang menginginkan Kota Tanjungbalai menjadi sentra perikanan di Provinsi Sumatera Utara, agar perekonomian di sektor perikanan dan kelautan menjadi salah satu sumber PAD.
Menyikapi hal itu, Waris mengakui sejak dua tahun memimpin Kota Tanjungbalai, pihaknya prihatin dengan kondisi sektor perikanan yang tidak mampu menyumbangkan PAD.
“Selama ini, para nelayan kita bawa ikan dan disimpan di gudang, sorenya diambil dengan kendaraan untuk dibawa ke Pekanbaru, Riau dan Belawan, di Kota Medan, karena kita tidak punya TPI,” kata Waris.
Pihaknya menyebut, sebagai kota kecil, Tanjungbalai hanya memiliki luas 60 km persegi, 6 kecamatan, 31 kelurahan, 187 lingkungan. Sebagian warga di sana berprofesi sebagai nelayan, karena lokasinya diapit dua sungai, yakni Sungai Asahan dan Sungai Silau.
“Kita menyayangkan selama 402 tahun sejak Tanjungbalai berdiri, potensi nelayan ini tidak diberdayakan, padahal tangkapan ikan yang diperoleh 15 ribu nelayan di sana cukup besar, yakni lebih 200 ton sehari. Kalikan saja Rp 1.000 per kilo, sekitar Rp 200 juta sehari kita ambil PAD-nya,” katanya.
Justru sebaliknya, para nelayan membawa tangkapan ikan ke 98 gudang di sana dan tidak diberdayakan, melainkan menunggu dibawa ke Pekanbaru dan Belawan, yang memiliki TPI. “Ya PAD-nya ke sanalah karena kita tak punya TPI,” keluh Waris.
Soal TPI yang ada di Kecamatan Tanjung Balai, Asahan di sisi Kecamatan Teluk Nibung, menurut Waris, belum dioptimalkan, sehingga diharapkan PAD di sana dapat dikelola dan masuk menjadi PAD Tanjungbalai.
“Yang jelas, kita berharap Tanjungbalai memiliki TPI yang nanti dikelola Pemko, dan dapat memberi kontribusi berupa PAD ke Pemprovsu,” katanya.
Waris menyebutkan, pihaknya sudah menyampaikan usulan kepada Pemko Tanjungbalai, DPR RI, DPRD Sumut bahkan Kementrian PUPR dan Kementrian Kelautan di Jakarta. “Kita berharap utamanya kepada PUPR untuk serius membangun TPI di Tanjungbalai, karena ini sangat urgen,” katanya.
Selain TPI, Walikota Tanjungbalai Waris Thalib memprihatinkan tidak adanya standar pembangunan yang jelas terkait pembangunan kota berpenduduk 179 ribu jiwa itu. Salah satu keinginan Waris adalah ingin dilakukan pengelolaan sedimentasi pasir yang kini memprihatinkan, karena tercatat dalam setahun terjadi 6 kali banjir akibat rendahnya endapan pasir sungai.
Selain itu, pihaknya juga mengusulkan kepada Pemprovsu agar membantu RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai, yang sudah berusia lebih 50 tahun namun tidak pernah direnovasi. “Ini kita harapkan dapat dibantu Pemprovsu,” pungkasnya. (cpb)
