Warga Kecewa Janji Pejabat Pemkab DS, Satpol-PP Dan PKL Pasar Gambir Kucing-kucingan

  • Bagikan
USAI ditertibkan Satpol-PP, para PKL di Pasar Gambir kembali berjualan dengan menggelar dagangannya di badan Jl. Pasar 8 Tembung, sehingga menimbulkan kemacetan. Waspada/Ist
USAI ditertibkan Satpol-PP, para PKL di Pasar Gambir kembali berjualan dengan menggelar dagangannya di badan Jl. Pasar 8 Tembung, sehingga menimbulkan kemacetan. Waspada/Ist

DELISERDANG (Waspada): Warga yang bermukim di sekitar Pasar Gambir Tembung Kec. Percut Sei Tuan, merasa kecewa atas ucapan (janji) para pejabat Pemerintah Kabupaten Deliserdang yang tak mampu wujudkan proyek pemagaran.

Di mana penertiban yang dilakukan Satpol-PP Deliserdang hingga kini tak maksimal, lantaran pedagang dan Satpol-PP sepertinya kucing-kucingan.

Hal itu dibuktikan, PKL yang sebelumnya ditertibkan kembali berjualan usai personel Satpol-PP selesai penertiban.

Kinerja Satpol-PP dianggap hanya menghabiskan anggaran, lantaran tidak tepat sasaran dalam menegakkan Perda Kabupaten Deliserdang.

Warga setempat, KP, Minggu (24/3) menuturkan, sejauh ini proyek pemagaran Pasar Gambir terancam gagal lantaran tak pernah jelas pembangunannya dikarenakan pihak dinas terkait di Pemkab Delserdang dan Kecamatan Percut Sei Tuan hanya mampu berjanji manis.

Pelaksanaan penertiban terkesan asal saja lantaran tidak adanya personel Satpol-PP yang standby usai eksekusi penertiban, sehingga PKL kembali berjualan di jalan.

“Kalau memang serius dalam penertiban dan menegakkan Perda, dinas-dinas terkait ini harusnya mempunyai solusi seperti mendirikan pos jaga. Sehingga PKL yang ditertibkan itu tak berani lagi berjualan di jalanan yang menimbulkan kemacetan,” ujarnya.

Kalau cuma menertibkan saja lantas ditinggal pergi, menurut KP, hal itu percuma lantaran PKL dan Satpol-PP terkesan kucing-kucingan.

“Sebenarnya pejabat-pejabat di dinas ini paham betul bagaimana situasi di lapangan. Harusnya lebih mempunyai langkah jitu. Kalau hanya begini kinerjanya, itu cuma buang-buang anggaran,” tuturnya.

Dalam hal ini, kata KP, Bupati Deliserdang bahkan Pj Gubernur Sumut diminta copot kepala-kepala dinas maupun sekretaris daerah yang gak mampu menegakkan Perda.

“Ngapain negara memelihara pejabat yang tak bisa kerja. Jangan jadikan negara ini sebagai mesin ATM yang hanya menarik anggaran terus tanpa kerja nyata. Untuk itu, saya meminta Pj Gubernur Sumut harus melihat kondisi ini, bila perlu copot pejabat yang berwenangnya,” katanya. (m15)


  • Bagikan