MEDAN (Waspada): Suasana haru penyambutan jamaah haji Kloter 9 asal Medan di Asrama Haji, Minggu (22/6), sempat diwarnai insiden yang kurang menyenangkan. Beberapa awak media yang tengah meliput di Aula Madinatul Hujjaj diminta mundur oleh aparat Satpol PP Pemko Medan dan protokoler, saat berada di area belakang Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas.
Padahal dalam kegiatan pemberangkatan jamaah haji ke Tanah Suci, hanya sekali saja Wali Kota Medan hadir menghantarkan jamaah dari Asrama Haji Medan menuju Bandara KNIA selanjutnya ke Tanah Suci.
Larangan tersebut sontak menimbulkan kekecewaan, terutama di kalangan jurnalis yang merasa dibatasi dalam menjalankan tugasnya. “Padahal zaman Wali Kota Medan Bapak Abdillah, Bapak Dzulmi Eldin, kita justru dirangkul. Duduk bersama, diajak ngopi di kantin,” ujar Faisal Syahputra, wartawan RRI yang telah puluhan tahun meliput proses pemberangkatan dan pemulangan haji.
Dalam video yang beredar, Satpol PP terlihat aktif memberi isyarat kepada beberapa orang untuk menjauh dari posisi strategis di area belakang wali kota. Suasana ini menimbulkan bisik-bisik dari petugas haji yang merasa heran dengan pembatasan berlebihan tersebut, apalagi selama ini tidak ada masalah jika wartawan berdiri di posisi belakang pejabat, termasuk bupati dan wakil bupati.
Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Azmi Utammi Nasution misalnya. Setiap hadir dan duduk di posisi tamu, para protokoler dan satpol PP yang mengiringi justru tidak mempermasalahkan posisi wartawan di belakangnya.
Sangat berbeda dengan protokoler dan satpol PP Pemko Medan yang seolah tidak memberi peluang wartawan berada di belakang wali kota.
Kabid keamanan PPIH Debarkasi Medan, AKBP Yudiatnis, ST, MH pun akhirnya turun tangan. Mereka meminta seluruh pengunjung yang tidak memiliki tanda pengenal resmi untuk keluar dari Aula 1.
Termasuk aparat Satpol PP Pemko Medan dan protokoler yang mengusir wartawan dari posisi berdiri di belakang wali kota untuk mengabadikan detik-detik wali kota berpidato maupun momen lainnya.
Tak lama kemudian, petugas keamanan langsung menggiring Satpol PP dan protokoler keluar dari ruangan untuk meredam ketegangan.
Insiden ini menjadi catatan tersendiri dalam momen pemulangan haji tahun 2025 yang seharusnya sarat makna kebersamaan.
Sorotan publik terhadap cara protokoler pemerintah dalam memperlakukan jurnalis yang tidak paham tugas para jurnalis dan aturan dalam satu kegiatan.
Termasuk semua orang yang masuk ke dalam Aula 1 penerimaan jamaah haji harus menggunakan bet/tanda pengenal sedangkan protokoler dan satpol PP Pemko Medan tidak menggunakan .(m22)
