MEDAN (Waspada.id): Relawan Wizstren (Wakaf, Infaq, Zakat, Sedekah Pesantren) resmi diberangkatkan untuk mengoperasikan dapur umum di tiga wilayah terdampak bencana, yakni Garoga–Tapanuli Selatan, Sibolga, dan Aceh Tamiang.
Pelepasan relawan yang berlangsung pada Rabu (10/12) di Hotel Adi Mulia Medan dan disertai pemberangkatan tiga truk berisi sembako sebagai logistik awal, dihadiri Pimpinan Pondok Pesantren Modern Tazakka, KH. Anang Rikza Masyhadi, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Ketua DPRD Sumut dan puluhan pimpinan pondok pesantren dari seluruh Indonesia.
Direktur Eksekutif Wilayah Wizstren Provinsi Sumatera Utara, H. Mas’ad Mahdi, S.Ag, menegaskan bahwa kebutuhan paling mendesak di wilayah terdampak banjir saat ini bukan hanya bantuan sembako, melainkan keberadaan dapur umum yang terorganisasi dan mampu menyediakan makanan siap saji untuk warga.
Menurut Mahdi, banyak bantuan yang diterima masyarakat berupa mi instan, namun tidak dapat dimanfaatkan karena tidak tersedia fasilitas memasak. “Dikasih Indomie, tapi mereka tidak punya kuali, tidak ada kompor, tidak ada listrik. Artinya, bantuan itu tidak bisa langsung dimakan,” ujarnya dalam kegiatan pelepasan relawan Wizstren di Medan.
Melihat kondisi tersebut, Wizstren memutuskan menggerakkan pesantren-pesantren.
“Kami musyawarah, dan kami sepakat bahwa dapur umum harus dimulai,” jelasnya.
Mas’ad menargetkan dapur umum Wizstren akan beroperasi dengan sistem yang terukur dan terencana, termasuk kemampuan menyediakan seribu paket makanan per hari bagi warga terdampak di Garoga–Tapsel, Sibolga, dan Aceh Tamiang.
Selain dapur umum, Wizstren juga menyiapkan pusat traumatik centre untuk membantu warga terutama anak-anak untuk mengatasi tekanan psikologis akibat bencana.
Rombongan relawan Wizstren dijadwalkan bergerak segera ke titik-titik bencana setelah pelepasan di Hotel Adia Mulia Medan. “Adik-adik dan saudara-saudara kita sudah siap berangkat. Kita bergerak hari ini karena kebutuhan di lapangan tidak bisa ditunda,” tutup Mas’ad.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumatera Utara, Iman Gunadi, hadir sekaligus memberikan dukungan penuh terhadap pemberangkatan relawan. Ia menegaskan bahwa penanganan korban bencana memerlukan kolaborasi cepat, terutama mengingat sejumlah wilayah terdampak baru dapat diakses beberapa hari terakhir.
“Semoga semua yang terdampak diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesabaran. Kita sebagai sesama umat muslim berkewajiban membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah,” ujar Iman.
Ia mengungkapkan, BI dari berbagai daerah sudah menyalurkan bantuan ke sejumlah titik bencana. Di Aceh Tamiang, akses yang sempat terputus membuat distribusi logistik harus dilakukan melalui jalur udara dengan bantuan TNI AU.
“Ada warga yang tujuh hari tidak makan dan kekurangan bahan makanan. Karena jalur darat tidak tembus, kami meminta bantuan TNI AU untuk mengirimkan bantuan. Syukurlah sudah tersalurkan,” jelasnya.
Selain bantuan sembako, BI juga mengirimkan uang tunai yang dibutuhkan masyarakat untuk pemulihan dasar. Menurut Iman, kehadiran pemerintah dan instansi vertikal seperti BI penting untuk memberi rasa aman bagi warga yang terdampak.
Ia berharap para relawan Wizstren diberi kesehatan, keselamatan, dan kekuatan dalam menjalankan tugas di lapangan. “Semoga ini menjadi ladang amal bagi kita semua dan mendapat ridho Allah SWT,” ucapnya.
Di tempat yang sama, Ketua DPRD Sumatera Utara, Erni Aryanti, menyatakan bahwa dirinya seharusnya berangkat ke Jakarta untuk menghadiri agenda Partai Golkar. Namun, karena Sumatera Utara termasuk wilayah terdampak banjir, seluruh anggota DPR, , dan MPR dari daerah terdampak diwajibkan tetap berada di provinsi masing-masing.
“Saya putuskan tetap di Sumut karena kondisi saat ini membutuhkan kehadiran kami. Banyak hal yang harus dipastikan berjalan baik di lapangan,” ujarnya.
Erni mengungkapkan, beberapa hari sebelumnya ia baru kembali dari sejumlah titik banjir, termasuk Sibolga dan pesisir barat yang mengalami dampak terberat. Ia menyaksikan langsung kondisi warga yang sempat terisolasi dan kekurangan makanan selama berhari-hari.
“Di Sibolga, ada warga yang delapan hari tidak mendapat pasokan makanan. Distribusi bantuan terhambat karena komunikasi putus dan akses terputus,” katanya.
Menurutnya, untuk mempercepat penanganan, bantuan udara dikerahkan secara intensif. “Satu hari ada enam sampai sepuluh helikopter TNI AU yang mengirimkan bantuan ke daerah-daerah terisolasi. Situasinya memang berat,” tambahnya.
Erni juga menegaskan bahwa pihaknya memastikan suplai BBM, listrik, dan LPG tetap aman bagi masyarakat terdampak. Ia mengapresiasi sinergi Bank Indonesia yang menjaga ketersediaan uang tunai di daerah-daerah bencana sehingga masyarakat tidak khawatir kekurangan uang kertas di tengah situasi darurat.
Terkait kabar penjarahan yang sempat terjadi, ia menyebut situasi itu dipicu kelaparan dan keterlambatan distribusi akibat akses komunikasi yang lumpuh. “Saya melihat sendiri, persoalannya bukan karena bantuan terlambat dikirim dari pusat, tapi jalur-jalurnya terputus total,” ujarnya.
Erni juga memuji banyaknya relawan, donatur, dan anak-anak muda yang bergerak cepat membantu korban banjir dari berbagai wilayah Sumut, Aceh, hingga luar provinsi.
Ia berharap pemerintah di tiga provinsi terdampak seperti Sumut, Aceh, dan Tapanuli bagian selatan terus memperkuat koordinasi agar penanganan bencana berjalan lebih cepat dan terstruktur.
“Semoga bantuan yang diberikan dapat meringankan beban masyarakat. Kondisi ini berat, tapi kita tidak boleh berhenti bergerak,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, Yayasan Wizstren ini merupakan lembaga filantropi binaan Bank Indonesia, yang dibentuk sejalan dengan program pembinaan BI terhadap Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (HEBITREN) dan Koperasi Sekunder Bisnis Pesantren (KSBP). Melalui jejaring pesantren yang memiliki kesiapan sumber daya dan struktur organisasi, Wizstren menjadi salah satu garda terdepan dalam respon cepat kebencanaan.
Pemberangkatan relawan ini merupakan tindak lanjut atas bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Kondisi di lapangan membuat dapur umum menjadi kebutuhan mendesak karena banyak warga tidak memiliki fasilitas memasak maupun akses listrik.(id20)
