MEDAN (Waspada.id): Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area (MAP-UMA), Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP menyebutkan, transparansi adalah jantung dari keuangan publik yang sehat.
“Tanpa keterbukaan, kebijakan fiskal berisiko menjadi sekadar instrumen kekuasaan—dijalankan untuk kepentingan elit birokrasi dan oligarki, bukan untuk kesejahteraan rakyat,” simpul Yanhar, dalam orasi ilmiah berjudul “Transparansi Pengelolaan Keuangan Publik”.
Hal itu disampaikan Yanhar dalam rangka Deklarasi Pembentukan Gerakan Kaya Raya Bersama Rakyat Indonesia (GKR-BRI) bertepatan dengan memperingati Hari Pahlawan 10 November 2025, pekan lalu.
Deklarator dipimpin Syarifuddin Siba, dihadiri para tokoh lintas agama, lintas etnis, lintas profesi di antaranya Dr. Parlindungan Purba, Prof. Basyaruddin, MS, H. Ruslan, SH, Daudsyah Munthe, Datuk Adil F. Haberham bertempat di AOBI Café Jalan Singgalang No. 1 Medan.
Sebelumnya Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP yang juga Ketua Program Studi MAP-UMA dan Sekjen PB. Ikatan Sarjana Melayu Indonesia ini menguraikan bahwa media yang bebas dan independen menjadi benteng terakhir transparansi.
“Tanpa media yang berani, informasi anggaran mudah direkayasa dan dikaburkan,” katanya.
Maka, langkah memperkuat keterbukaan fiskal harus didukung oleh ekosistem informasi yang sehat—birokrasi terbuka, media independen, dan masyarakat sipil yang kritis.
Transparansi bukan hanya tentang melihat, tetapi tentang mempercayai, artinya keberhasilan fiskal tidak diukur semata oleh neraca dan pertumbuhan, tetapi oleh sejauh mana kebijakan tersebut menciptakan keadilan, partisipasi, dan kesejahteraan.
Dr.Yanhar Jamaluddin dalam deklarasinya mengatakan, Orasi ilmiah ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat sipil, khususnya GKR-BRI agar dapat bergerak menciptakan situasi pengelolaan keuangan publik yang selama ini terkesan transparansi semu dan berada di ruang samar bahkan gelap, karena alasan “Rahasia Negara”, ke ruang yang terang.
Sehingga pengelolaan keuangan publik menjadi lebih berkualitas dan memenuhi prinsip transparansi.
Di akhir orasi, Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP merekomendasikan agar GKR-BRI berperan sebagai penggerak agar publik mampu mengakses data/informasi anggaran secara komprehensif untuk tujuan analisis dan advokasi. (Id06)
