LABURA (Waspada.id) – DPRD Sumatera Utara mendesak pemerintah segera mengambil langkah strategis berupa rehabilitasi kawasan hutan di Tapanuli Tengah sebagai solusi utama menghentikan banjir dan tanah longsor yang terus berulang, terutama di wilayah Sorkam dan sekitarnya.
Anggota DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga, menegaskan rehabilitasi hutan harus menjadi prioritas dan tidak hanya berhenti pada wacana atau imbauan semata.
“Rehabilitasi kawasan hutan harus segera dilaksanakan, jangan hanya sebatas imbauan,” ujarnya di Medan, Minggu (22/2).
Desakan itu muncul setelah bencana banjir dan longsor kembali melanda sejumlah wilayah Tapanuli Tengah sejak pertengahan Februari 2026.
Dampaknya, akses jalan nasional yang menghubungkan Sibolga menuju Padang Sidempuan maupun ke arah Tapanuli bagian utara sempat terputus total.
Bencana serupa juga terjadi pada 25 November 2025, ketika banjir bandang menerjang Sorkam dan Sorkam Barat setelah hujan ekstrem mengguyur kawasan tersebut. Luapan sungai disertai jebolnya tanggul menyebabkan permukiman warga terendam.
Politisi PKB ini menilai pemerintah daerah dan pusat masih lamban melakukan langkah antisipatif, termasuk rehabilitasi hutan yang bertujuan memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi lahan sebagai sistem penyangga kehidupan.
“Akibatnya, bencana terus berulang. Ke depan kita meminta Pemprovsu lebih fokus menjaga kelestarian lingkungan dan membenahi kawasan hutan di sekitar Tapanuli Tengah,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah provinsi memiliki kewenangan menjaga kawasan hutan sekaligus menindak perambah yang merusak lingkungan. “Ini harus dilakukan serius karena menyangkut keselamatan masyarakat,” tegasnya.
Senada, Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Golkar, Viktor Silaen, mengecam lambannya penanganan banjir berulang di Sorkam. Ia menilai kejadian yang terus terjadi sejak akhir 2025 menunjukkan lemahnya mitigasi bencana.
“Kalau ini berulang, berarti ada yang salah dalam sistem penanganannya. Harus ada langkah nyata dan terukur, bukan sekadar respons sesaat,” katanya.
Viktor mendesak BPBD Sumatera Utara memperkuat koordinasi lintas instansi, membuka posko siaga penuh, serta memastikan distribusi bantuan bagi warga terdampak berjalan cepat dan merata.
Ia juga meminta percepatan normalisasi sungai, perbaikan infrastruktur pengendali banjir, serta evaluasi kerusakan daerah aliran sungai yang diduga menjadi pemicu banjir berulang.
Sementara itu, banjir susulan masih terjadi di sejumlah wilayah Tapanuli Tengah setelah hujan deras kembali mengguyur kawasan pantai barat. Pemerintah daerah terus melakukan pemantauan, menyalurkan logistik, dan menyiagakan posko darurat bagi warga terdampak.
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, telah meninjau langsung lokasi banjir di Sorkam. Dalam kunjungan tersebut, gubernur berdialog dengan warga, melihat kondisi hunian sementara (huntara), serta memastikan rencana rehabilitasi dan pengendalian banjir segera dijalankan.
Pemerintah provinsi juga menyiapkan langkah jangka panjang, termasuk pembangunan tanggul serta penguatan infrastruktur pengendali banjir guna mengurangi risiko bencana serupa di masa mendatang.
DPRD Sumut menegaskan akan terus melakukan pengawasan agar penanganan tidak lagi bersifat reaktif, melainkan menghadirkan sistem pencegahan berkelanjutan dari hulu hingga hilir. (id164)
