60 Persen Lebih Pemilih Tidak Melihat Partai

  • Bagikan

JAKARTA (Waspada): Lebih 60 persen perilaku masyarakat pemilih legislatif condong tidak melihat partai. Masyarakat pemilih legislatif lebih melihat figur calon, apakah sang caleg itu terkenal, sehingga tidak melihat partainya.

“Ini tantangan yang akan dihadapi parpol secara umum bagamana nanti 18 parpol merebut suara untuk bisa duduk di DPR dan lolos diambang batas 4 %,”ungkap
Pengamat Politik, Bawono Kumoro mengemukakan hasil surveynya dalam diskusi Dialektika Demokrasi: Strategi Partai Politik Berebut Kursi Parlemen di Media Center DPR RI Jakarta, Kamis (13/7).

Turut berbicara dalam diskusi itu Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu, Anggota DPR RI Fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah, Ketum Partai Kebangkitan Nusantara, Gede Pasek Suardika dan Ketua Bappilu DPN Partai Gelora, Rico Marbun.

Bawono Kumoro menambahkan, survey itu telah dilakukannya di sejumlah daerah pemilihan selama beberapa bulan ini. “Kalau kita tanyakan kepada responden, bagaimana perilaku Bapak Ibu dalam memilih, menentukan pilihan di pemilu legislatif? Apakah menentukan partai terlebih dahulu baru memilih calon di partai tersebut atau lebih memilih calon legislatif dengan tidak melihat partai apa?

Maka yang kedua itu lebih besar dukungan publiknya. Sebagian besar responden yang kita tanyakan di survei-survei daerah-daerah pemilihan yang sedang kita lakukan selama beberapa bulan terakhir ini, rata-rata angkanya di atas 60% bahwa mereka lebih melihat kepada calon. Apakah calon itu populer, ngetop dan sebagainya. Apakah dia tokoh yang punya daya tarik di publik dan sebagainya, ketimbang lebih melihat partai dulu baru menentukan calon,”ujar Bawono.

Sikap masyarakat pemilih menurut Bawono, memang keika pemilu kita dilakukan bersamaan antara Pilpres dan Pileg, sulit dipungkiri, ada kesan bahwa pileg ini seperti anak tiri. “Jadi sorotan publik lebih banyak ke capres dan cawapres atau Pilpres,”ujarnya.

Padahal, tambah Bawono, yang juga tidak kalah penting adalah kita harus memberikan atensi terhadap pemilihan legislatif, karena eksekutif nantinya bermitra dengan legislatif.

“Kita juga harus memastikan orang-orang yang duduk di legislatif adalah orang-orang yang benar-benar kompeten dan sebagainya. Untuk itu bagaimana partai-partai politik nanti ketika misalnya kampanye sudah berlangsung, DCT sudah ditetapkan, mengingatkan publik, mengingatkan pemilih yang 204 juta yang akan menjadi pemilih di 2024 mendatang, bahwa 14 Februari ini bukan cuma memilih presiden dan wakil presiden, tapi pemilihan legislatif di seluruh tingkatan, DPR RI DPRD provinsi dan kabupaten kota dan itu tidak kalah penting. Tidak bisa diingkari pemilih kita memang lebih kepada figure sentris. Jadi figur yang lebih dilihat oleh publik. Ini yang saya kira akan jadi tantangan,”tutur Bawono.

Karena pilpres dan pileg bersamaan, kemudian dikejar oleh partai-partai politik dengan istilahnya efek ekor jas, bahwa kalau sebuah partai politik berhasil mendudukkan kader terbaik mereka sebagai salah satu kontestan, entah itu sebagai capres maupun cawapres, maka partai tersebut akan memperoleh efek elektoral, akan juga turut terangkat di 14 Februari nanti kemudian otomatis suara partainya akan besar.

Di Pemilu 2019 kita memang kita lihat efek ekor jas tersebut misalnya di partai Gerindra, yang pemilihnya itu juga solid gitu dengan memilih Prabowo Subianto di 2019 begitupun dengan PDIP ketika Pak Jokowi juga kemarin maju di 2019 itu juga memperoleh efek ekor jas tersebut, meskipun ada partai-partai lain juga mendapatkan efek ekor jas dari dukungan yang mereka berikan kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu, meskipun itu bukan kader mereka. Bisa kita lihat misalnya partai keadilan sejahtera, memperoleh efek ekor jas, PKB juga partainya cukup menuai berhasil menuai efek ekor jas tersebut.

Bagaimana dengan 2024? Sekarang ini jadi salah satu yang menyebabkan riuhnya lobi-lobi, komunikasi politik antar elit, partai-partai politik sekarang sedang berlomba-lomba berusaha untuk menempatkan kader mereka sebagai salah satu kontestan di pilpres tersebut, misalnya ketum kami menjadi cawapres. Itu yang sekarang kita lihat di ruang-ruang publik tengah terjadi.
Begitu juga dengan Partai Nasdem dengan mendeklarasikan Anies Baswedan dari awal di tanggal 3 Oktober, karena mengejar efek ekor jas tersebut, bahwa sosok Anies ini bukan sosok kader partai manapun dan mereka coba untuk mengambil, mencuri start untuk mendekorasinya lebih dulu di bulan Oktober lalu.

Masinton Pasaribu mengatakan yang pasti setiap partai punya strategi masing-masing bagaimana meraih suara, berebut pemilih yang jumlahnya kurang lebih 204 jutaan. Dari 204 juta lebih kurang DPT kita itu populasi terbesarnya itu ada di Pemilih muda, yang 40 tahun ke bawah, itu ada 110 juta. “Artinya bahwa pertarungan itu ke depan adalah ditentukan oleh anak-anak muda.

Menurut Masinton, setiap partai tentu punya strategi bagaimana mendekati pemilih pemula. “Tentu ini kan tantangan zaman,”kata masinton dengan enteng.

Luluk Nurhamidah mengatakan,
PKB partai yang lahir dan tumbuh seiring dengan semangat reformasi.

“Kita diuntungkan oleh zaman, dari sejak pertama kita lahir langsung melejit di posisi ketiga secara berturut dua kali pemilu, jadi dari susunan 99 sampai 2004, kemudian baru 2009 kita mengalami declining sedikit karena memang ada konflik di internal. Tetapi kemudian sesuai dengan namanya, partai kebangkitan bangsa. Kita boleh jatuh sedikit tetapi seketika itu pula kita harus bangun dan kemudian bangkit dan itu bisa dibuktikan dengan pemilu tahun 2014 dan juga 2019 yang kita bukan hanya sekedar eksis, tetapi benar-benar menunjukkan kinerja dan perform partai yang sangat bagus,”ungkap Luluk.(j04)

  • Bagikan