JAKARTA (Waspada): Agar tak kalah dalam berkompetisi dengan perusahaan swasta yang lebih canggih, Anggota Komisi VI DPR RI, Rudi Hartono Bangun, S.E., M.A.P, meminta manajemen PT.Pos Indonesia melakukan model dan inovasi bisnis yang sesuai dengan perkembangan zaman.
Dengan melakukan berbagai inovasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu mampu bersaing dengan perusahaan swasta yang lebih canggih
“Kita tahu saat ini kan perusahaan perusahan swasta, seperti Lion Parcel, Tiki dan JNE sudah lebih dulu melakukan berbagai transformasi bisnis. Seperti Lion yang memiliki pesawat sendiri,” kata wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatra Utara III ini dalam rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama (Dirut) PT Pos Indonesia, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (11/7/2023).
Rudi Hartono Bangun mengingatkan bahwa para kompetitor PT.Pos Indonesia itu memiliki sarana dan prasarana yang lengkap. Bahkan memiliki armada yang banyak dan menjangkau seluruh penjuru Nusantara.
“ Perusahaan Swasta ini bisa mengirim kirim satu hari sampai tujuan, karena mereka memiliki kantor-kantor agen dan sub agen hingga ke daerah,” ujarnya.
Rudi Hartono Bangun yang selalu rutin mengunjungi konsituennya di berbagai desa di daerah pemilihannya, mengaku sedih melihat kantor-kantor PT.Pos Indonesia di pelosok daerah yang terkesan seadanya saja.
“Inikan salah satu parameter untuk melihat kondisi kinerja BUMN jasa,” terangnya lagi.
Lebih jauh, Politisi Nasdem ini menyarankan PT.Pos Indonesia jangan hanya mengandalkan pekerjaan dari penugasan dari negara.
“Misalnya saja, paket pekerjaan distribusi logistik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ini semacam pekerjaan subsidi saja, bukan murni bisnis. Nah, kalau kegiatan selesai Pemilu 2024, lalu sektor bisnis apa yang mau dikerjakan lagi,” ujarnya.
Menanggapi kritik dan saran Rudi Hartono Bangun,
Dirut PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi mengatakan, penggunaan aset Pos Indonesia kini bermacam-macam, tidak hanya untuk operasional kantor. Bahkan, malah ada salah satu kantor Pos di Bali yang kini dijadikan minimarket.
“Memang betul ada juga yang jadi Alfamart dan Indomaret, ini termasuk yang harus kami reviu kembali,” bebernya.
Tidak hanya itu, lanjutnya, ada juga yang disewakan menjadi kos-kosan premium, dengan harga Rp3 juta sampai Rp4 juta per bulan.
“Kami sebutnya Point Homey, bekas rumah direksi,” paparnya.
Faizal menegaskan Pos Indonesia saat ini sangat terbuka untuk kerja sama. Namun, memang ada persyaratan khusus dari perusahaan pelat merah tersebut kepada pihak swasta.
Dicontohkannya, untuk bangunan milik Pos Indonesia yang sudah ada sebelum masa kemerdekaan tidak bisa sembarangan dipakai atau di sewa swasta. Faizal menyebut pemanfaatan gedung tersebut tidak boleh hanya fungsional, melainkan harus juga memikirkan aspek keindahan.
“Kami pilih pengusaha-pengusaha yang tidak hanya fungsi, tapi juga bisa attract (menarik) anak muda,” tukasnya. (J05)
