JAKARTA (Waspada): Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyampaikan rasa prihatin terhadap kabar mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Respons Megawati terkait hal itu disampaikan oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, ketika menjawab pertanyaan wartawan, usai konferensi pers Soekarno Run 2024, di Jakarta, Minggu (11/8/2024).
Hasto mengatakan situasi politik terkini memberikan pembelajaran berharga bahwa kita harus betul-betul kokoh dan bisa bersatu secara kolektif. Dan kekuatan kolektif itu akan membuat kuat dalam menghadapi tekanan apapun.
Di dalam kekuatan kolektif itu akan mampu menghadapi intervensi apapun, bahkan dengan menggunakan hukum sekalipun.
“Maka Ibu Mega menyatakan prihatin, dan sangat mengkhawatirkan terhadap kehidupan demokrasi ke depan karena implikasinya itu nantinya juga sangat luas,” kata Sekjen Hasto mengulangi pernyataan Megawati.
Hasto sendiri mengaku terkejut mendengar kabar mundurnya Airlangga ssbagai Ketum Golkar.
Ia mengaku langsung dipanggil untuk melapor ke Megawati Soekarnoputri.
Hasto sendiri punya banyak pengalaman bersentuhan secara politik dengan Airlangga.
Politikus asal Yogyakarta ini memuji sosok Airlangga sebagai komunikator yang baik.
“Dan membangun kerja sama politik yang baik di dalam, tapi kadang kami banyak bekerja sama dengan Partai Golkar selain dengan partai yang lain seperti Gerindra, PKP, Perindo, Hanura dan juga Partai Amanat Nasional. Sehingga ini sangat mengejutkan. Karena ini (masih masanya) dalam rangka Pilkada serentak dan muncul kejadian politik yang menurut kami ini merupakan suatu hal luar biasa yang menyentuh aspek kedaulatan partai,” jelas Hasto.
Karena itu, menyikapi dinamika politik nasional seperti ini, pihaknya akan berhati-hati.
“Dan kemudian tentu saja ini tantangan bagi kita sebagai bangsa, termasuk bagi partai politik. Untuk betul-betul menunjukkan kedaulatan sebagai partai yang mengemban amanah dari rakyat, dan partai itu selalu memiliki mekanisme terkait dengan kepemimpinan,” jelas Hasto.
Dia pun mengulas bagaimana PDIP memiliki pengalaman pada masa Orde Baru, dimana berbagai intervensi kekuasaan terjadi. Dan intervensi itu tujuannya adalah untuk mengerdilkan demokrasi, menjauhkan prinsip-prinsip kedaulatan partai.
“Dan ketika watak kekuasaan sudah berbeda di dalam tujuan membangun demokrasi itu, dalam situasi tantangan yang tidak mudah seperti persoalan global, tantangan di Timur Tengah, harga-harga pangan yang naik, persoalan perekonomian kita, tidak adanya supremasi hukum maka kami mengkhawatirkan itu akan membawa dampak yang kurang baik termasuk dalam perekonomian nasional kita,” jelas Hasto.
Meski demikian, dia menegaskan, PDIP tak ingin mencampuri urusan partai lain.
“Sebagai partai politik, PDI Perjuangan tidak campur tangan terhadap rumah tangga partai politik lain. Tetapi tentu saja terhadap apa yang terjadi, itu sangat mengejutkan. Kami prihatin karena kami juga bisa merasakan suasana kebatinan di balik itu,” pungkasnya. (J05)
