JAKARTA (Waspada.id): Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad, merespons wacana pemotongan gaji menteri dan pejabat negara yang tengah dikaji pemerintah sebagai langkah penghematan di tengah dampak konflik Timur Tengah.
Menurutnya, wacana pemotongan gaji pejabat negara yang dikaji oleh Presiden Prabowo Subianto patut dipandang sebagai sinyal moral bahwa dalam situasi global yang tidak menentu, para pemimpin harus berada di garis depan dalam menunjukkan empati dan solidaritas kepada rakyat.
“Ketika rakyat diminta bersiap menghadapi dampak ekonomi, para pejabat juga perlu menunjukkan kesiapan berkorban,” ujar Ali Ahmad dikutip dari Parlementaria, di Jakarta, Selasa (17/3/2026).
Ia menjelaskan bahwa pemotongan gaji menteri maupun anggota DPR memang memiliki nilai simbolik yang kuat. Namun secara fiskal, kontribusinya terhadap anggaran negara relatif kecil. Karena itu langkah ini perlu diposisikan sebagai pesan kepemimpinan moral, bukan satu-satunya instrumen kebijakan ekonomi.
Ali Ahmad mengingatkan bahwa konflik geopolitik di Timur Tengah berpotensi memengaruhi harga energi global, rantai pasok internasional, serta stabilitas ekonomi berbagai negara, termasuk Indonesia. Karena itu, ia menilai wacana penghematan perlu diperluas menjadi gerakan disiplin fiskal nasional.
“Dalam situasi seperti ini, wacana penghematan harus diperluas menjadi gerakan disiplin fiskal nasional, mulai dari efisiensi belanja kementerian, penguatan prioritas program, hingga pengendalian pemborosan anggaran,” kata Politisi Fraksi PKB itu
Menurutnya, apabila kebijakan pemotongan gaji pejabat benar-benar diterapkan, langkah tersebut dapat menjadi contoh kepemimpinan yang memberi teladan kepada publik, bukan sekadar kebijakan administratif.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa yang paling penting adalah memastikan anggaran negara tetap mampu melindungi masyarakat dari dampak gejolak ekonomi global, terutama kelompok rentan, UMKM, dan sektor produktif yang paling terdampak gejolak global.
Ali Ahmad juga menekankan pentingnya transparansi komunikasi kepada publik apabila kebijakan tersebut benar-benar diterapkan. Dengan komunikasi yang baik, kebijakan tersebut dapat menjadi simbol kebersamaan nasional dalam menghadapi krisis global.
“Situasi global saat ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat reformasi dalam pengelolaan anggaran negara, memperkuat efisiensi birokrasi, memprioritaskan program yang benar-benar berdampak bagi rakyat, dan memastikan setiap rupiah APBN memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan,” tegasnya. (id10)
