JAKARTA (Waspada): Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, untuk mengatasi angka backlog perumahan di Indonesia, pihaknya mengandalkan konsep transit oriented development (TOD) atau pembangunan berorientasi transit dari yang dijalankan Perumnas dan sudah menuai respons positif dari masyarakat.
“Perumnas memiliki portofolio mentereng dalam sejumlah proyek hunian bertingkat,” ungkapnya usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/7/2024) malam.
Erick menyampaikan hal tersebut kepada Komisi VI DPR, setelah DPR menyetujui usulan penyertaan modal negara (PMN) untuk tahun anggaran 2025 sebesar Rp 44,249 triliun, dengan disertai sejumlah catatan terhadap PMN untuk beberapa BUMN, salah satunya Perumnas.
Erick menyambut positif dorongan Komisi VI agar Perumnas memiliki strategi lebih baik dalam penyediaan rumah bagi masyarakat. Karena hal ini sejalan dengan komitmen Kementerian BUMN dalam menekan angka backlog perumahan di Indonesia.
“Ada beberapa kesuksesan Perumnas ketika sudah membangun sejumlah apartemen di stasiun kereta api yang justru nilai peningkatan asetnya positif, juga penerimaan masyarakat sangat baik, karena lokasinya baik dan transportasi juga lebih mudah,” lanjut Erick.
Erick sejak awal menekankan pembangunan hunian harus disertai dengan fasilitas pendukung, mulai dari akses jalan, listrik, hingga air. Erick menyebut konsep pembangunan hunian berorientasi transit menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal dan juga akses untuk bekerja atau berusaha.
“Memang dukungan ketika penugasan pembangunan rumah di daerah juga mesti ada komitmen dari pemerintah daerah ataupun kementerian lain sehingga fasilitas pendukungnya bisa terpenuhi, tidak hanya membangun rumah di tempat yang tidak ada aksesibilitas,” ujarnya.
Erick menambahkan total luas daratan Indonesia hanya sekitar 30 persen. Dengan keterbatasan tersebut, Erick mendorong Perumnas untuk menggencarkan pembangunan hunian bertingkat.
“Hal-hal ini justru yang terus sedang kita paparkan di Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR supaya konsep bisnis ini bisa diterima,” terang Erick. (J03)
