JAKARTA (Waspada): Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai harus ada langkah nyata dalam mengatasi kesenjangan antar-wilayah dengan jurang yang sangat lebar.
“Ini menjadi masalah yang cukup serius dan memerlukan formula untuk menurunkan tingkat kesenjangan sosial yang terjadi,” kata LaNyalla melalui relisnya yang diterima di Jakarta, Jumat, (17/11/2023),menanggapi imbas pembangunan yang tak merata yang membuat jurang kesenjangan antar-wilayah di Indonesia begitu lebar dan berdampak terjadi ketimpangan yang jauh dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Dia menilai ketimpangan ini tentu saja akan menjadi hambatan yang serius dalam pengimplementasian program pengentasan kemiskinan dan lainnya.
Oleh karenanya harus ada langkah nyata dalam menekan kesenjangan antar wilayah. Indonesia Timur, LaNyalla melanjutkan, harus diberikan prioritas dalam pembangunan manusia.
LaNyalla menilai ada lima langkah yang harus diperhatikan pemerintah dalam meningkatkan IPM di suatu wilayah. Pertama, pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.
Kedua, pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka.
Ketiga, pembangunan manusia memperhatikan upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia secara optimal. Selain itu juga untuk meningkatkan kemampuan atau kapabilitas manusia.
Keempat, pembangunan manusia didukung empat pilar pokok yakni; Pilar produktivitas, pemerataan, kesinambungan, serta pemberdayaan.
Kelima pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.
Sebagaimana diketahui, rilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kesenjangan yang berlawanan dengan kesetaraan. Dalam hal IPM, BPS menunjukkan data bahwa Papua merupakan daerah dengan IPM paling rendah. Jika dibandingkan dengan DKI Jakarta, maka Papua tertinggal 20,54 poin. Indikatornya diukur dari perolehan pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.(J05)
