Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Ir. H. Abdullah Rasyid. Waspada.id / Ist
JAKARTA (Waspada.id) : Program pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) kini menjadi prioritas utama untuk memastikan proses reintegrasi sosial berjalan efektif. Fokus utama program ini adalah membekali narapidana dengan keterampilan nyata agar mereka siap bersaing di dunia kerja setelah bebas.
“Lapas harus menjadi tempat pembinaan yang produktif. Warga binaan perlu diberikan keterampilan agar mereka memiliki bekal ketika kembali ke tengah masyarakat,” ujar Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Ir. H. Abdullah Rasyid, M.E., Senin (30/3).
Abdullah Rasyid menegaskan bahwa pola pembinaan di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tidak boleh lagi hanya berfokus pada aspek keamanan dan pengawasan. Transformasi menuju penguatan keterampilan produktif, mulai dari sektor pertanian hingga keterampilan digital, sangat krusial untuk menekan angka residivisme (pengulangan tindak pidana).
“Lapas tidak hanya menjadi tempat menjalani hukuman, tetapi juga menjadi ruang pembinaan ekonomi. Jika warga binaan keluar dengan keterampilan dan sertifikasi kerja, maka peluang mereka kembali melakukan pelanggaran bisa ditekan,” katanya.
Tantangan utama saat ini adalah menyelaraskan program pelatihan di dalam lapas dengan kebutuhan riil pasar kerja. Untuk itu, Abdullah mendorong adanya kolaborasi strategis antara pihak Lapas dengan pemerintah daerah, dunia usaha, serta lembaga pelatihan kerja guna memastikan keterserapan tenaga kerja dari lulusan binaan.
“Kalau eks Warga Binaan diberi kesempatan bekerja, maka mereka akan menjadi produktif dan bisa berkontribusi bagi ekonomi keluarga maupun daerah. Tetapi kalau tidak ada ruang, maka risiko mereka kembali melakukan pelanggaran tentu lebih besar,” tambahnya.
Meski keterampilan telah diberikan, stigma sosial masih menjadi tembok besar bagi para mantan narapidana. Rasyid mengimbau dunia usaha untuk lebih terbuka dan memberikan kesempatan bagi mereka agar tidak kembali terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan pengangguran yang memicu kriminalitas baru. (id89)
