JAKARTA (Waspada.id): Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyalurkan bantuan tanggap bencana dan pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera dengan total nilai mencapai Rp14,58 miliar.
“Bantuan tersebut bersumber dari nilai manfaat Dana Abadi Umat (DAU) dan tidak menggunakan dana pokok haji jamaah,” ujar
Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah saat melaporkan penyaluran bantuan itu dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Selasa (3/2). Rapat dihadiri juga Kementerian Sosial, BNPB, dan BAZNAS.
“Program kemaslahatan ini difokuskan pada tiga provinsi terdampak utama, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” sambung Fadlul.
Penyaluran bantuan dilakukan dalam dua fase strategis. Pada fase tanggap darurat, BPKH menyalurkan dana sebesar Rp3,83 miliar untuk mendistribusikan 10.040 paket bantuan, yang meliputi sembako, hygiene kit, dukungan dapur umum, serta perlengkapan keluarga bagi masyarakat terdampak bencana.
Sementara pada fase pemulihan pascabencana, BPKH mengalokasikan dana sebesar Rp10,75 miliar dengan fokus pada sektor pendidikan dan infrastruktur ibadah.
Salah satu program utama adalah penyaluran beasiswa senilai Rp3,6 miliar kepada 1.200 mahasiswa di 55 perguruan tinggi, guna mencegah risiko putus kuliah akibat dampak bencana.
Selain itu, BPKH juga mendukung perbaikan sanitasi, penyediaan air bersih, serta renovasi sekolah dan masjid.
Fadlul menegaskan seluruh pendanaan Program Kemaslahatan bersumber dari hasil pengelolaan Dana Abadi Umat.
“Program kemaslahatan merupakan amanat undang-undang. Dana Abadi Umat kami kelola secara transparan dan akuntabel agar manfaatnya kembali kepada umat secara nyata dan berkelanjutan,” ujarnya.
Untuk tahun 2026, BPKH juga menyiapkan keberlanjutan program yang lebih komprehensif, antara lain penyediaan mesin pengolahan air bersih, genset, dukungan sanitasi, serta program pemberdayaan ekonomi komunitas terdampak.
Melalui program tersebut, BPKH berharap Dana Abadi Umat dapat terus menjadi instrumen stabilitas sosial yang memberi dampak luas bagi pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat.
