JAKARTA (Waspada): Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono, SE, MAP meminta pertanggung jawaban PT Pertamina terkait dugaan bocornya data pengguna aplikasi ‘MyPertamina’.
Pertanggungjawaban Pertamina ini perlu sebab rencananya kan data itu akan jadi pengaturan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya jenis Pertalite menggunakan aplikasi MyPertamina dan belum terealisasi sampai sekarang.
Semula, kebijakan menggunakan aplikasi MyPertamina bertujuan agar BBM bersubsidi tepat sasaran mulai berlaku per 1 Juli lalu. Namun dikabarkan, bahwa salah satu peretas ‘Bjorka’ diduga telah membocorkan data pengguna MyPertamina.
Peretas itu mengaku telah membocorkan sebanyak 44,237 juta data dari aplikasi MyPertamina.
” Pertamina harus bertanggungjawab sebab ini data jutaan penduduk yang tentu meliputi nomor induk kependudukan (NIK), nomor kartu keluarga ( KK), nama lengkap, tempat tanggal lahir, usia dan jenis kelamin, ujar
Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun dalam keterangan tertulisnya kepada Waspada, Minggu (13/11/2022) di Jakarta.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatra Utara II ini meminta Direksi Pertamina Patra Niaga segera menyelidiki permasalahan itu, dan bertanggung jawab kepada masyarakat atas data yang bocor.
“Ini bisa menjadi preseden buruk terhadap perlindungan data masyarakat. Jika data MyPertamina sampai bocor, Pertamina harus bertanggung jawab,” tegas Rudi Hartono Bangun.
Wakil rakyat yang selalu vokal dan dekat dengan konsituennya itu mengakui, tujuan dari penggunaan aplikasi MyPertamina ini cukup baik dalam mengontrol penyaluran BBM bersubsidi. Kendati kebijakan itu seharusnya meliihat kondisi di lapangan bahwa tidak semua masyarakat Indonesia melek teknologi dan memiliki telepon pintar untuk mendaftar di MyPertamina.
Termasuk belum semua daerah terjangkau jaringan internet yang baik dan stabil.
“Kalau bicara tujuan aplikasi ini, ya memang baik, supaya penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. Jadi benar-benar masyarakat yang berhak bisa beli BBM bersubsidi. Tapi juga harus dipikirkan masyarakat yang belum mempunyai gawai. Belum lagi kabar data penggunanya bocor, ini bisa jadi Pertamina sendiri belum siap buat memastikan datanya aman.
Menunurut politisi Nasdem sejatinya Infrastruktur digital Pertamina harus siap dulu dan datanya dipastikan tidak ada yang bocor, baru setelah itu aplikasinya bisa digunakan,”
Rudi Hartono Bangun pun menegaskan agar investigasi menyeluruh dilakukan sampai tuntas. Pasalnya, data-data masyarakat yang bocor adalah data tentang identitas pribadi.
Sementara itu, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengaku perseroan tengah melakukan investigasi untuk mengusut kabar kebocoran data tersebut.
“Pertamina dan Telkom sedang melakukan investigasi bersama untuk memastikan keamanan data dan informasi terkait MyPertamina,” ujar Irto.
Sebagajmana diberitakan Bjorka mengklaim telah melakukan peretasan data itu pada November 2022 dengan format CSV. Data yang diduga dibobol Bjorka meliputi nama, alamat email, nomor induk kependudukan (NIK), nomor pokok wajib pajak (NPWP), nomor telepon, alamat, DOB, gender, pendapatan (per hari, bulan, dan tahun), dan data lainnya. (J05)
