JAKARTA (Waspada): DPR RI mengingatkan Pemerintah untuk lebih memperhatikan permasalahan penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) terhadap hewan ternak yang telah bermunculan di sejumlah daerah. Bila PMK tak segera dituntaskan dikhawatirkan dapat berdampak terhadap rantai pasokan daging, terlebih saat menghadapi Idul Adha.
“Kami berharap Pemerintah serius menangani PMK yang telah menjangkiti hewan ternak di berbagai daerah, termasuk wilayah sentra hewan ternak. Kita juga harus bisa memastikan stok hewan ternak untuk keperluan kurban pada hari raya Idul Adha tahun ini aman walaupun PMK tengah merebak,” ujar Ketua DPR RI Puan Maharani melalui relisnya yang diterima, Rabu (18/5/2022), di Jakarta.
Jika pengendalian PMK tak dilakukan dengan baik, lanjut Puan, peternak akan terpuruk dan pastinya akan mengganggu rantai pasok daging yang ujungnya berpengaruh kepada masyarakat.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu juga meminta Pemerintah Pusat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan antisipasi, serta memperhatikan kegelisahan peternak yang daerahnya belum ada penyebaran PKM.
“Meskipun persentase kematian terhadap hewan ternak akibat PMK tidak terlalu tinggi, apabila tidak diatasi dengan optimal akan membuat harga ternak jatuh dan mempengaruhi pasokan daging,” tandasnya.
Ketua DPR, pun meminta peternak untuk tidak khawatir berlebihan, dan yang terpenting adalah selalu melakukan pengawasan terhadap hewan-hewan ternak.
“PMK ini bisa diobati. Segera isolasi ternak yang positif PMK dan obati. Jangan dipindahkan sampai benar-benar sembuh agar tidak menularkan ke ternak lainnya. Dan terus berkoordinasi dengan dinas terkait agar penelusuran dapat segera dilakukan ke daerah-daerah sekitarnya,” tambah Puan.
Dalam kebijakan pembatasan lalu lintas serta karantina ketat terhadap ternak dalam upaya penghentian penyebaran PMK, Pemerintah diingatkan untuk terus mendampingi para peternak. Puan khawatir pengetatan lalu lintas ternak berdampak panjang pada rantai pasok daging.
“Banyak peternak yang mengeluhkan ternaknya tak bisa dibongkar di beberapa wilayah yang merebak PMK. Ini harus jadi perhatian karena semakin lama hewan tertahan di kapal, akan berdampak pada kesehatan dan kualitasnya,” ujar Puan
Lebih lanjut, Puan meminta Pemerintah mendengarkan aspirasi peternak yang meminta untuk tidak menjadikan merebaknya PMK sebagai alasan mengimpor sapi. Pemerintah diharapkan tetap memprioritaskan pasokan ternak dari dalam negeri.
“Sosialisasi pencegahan penyakit ini harus semakin digencarkan,” tegas Puan.
DPR disebut akan terus memantau dan terlibat dalam penanganan PMK. Puan menilai kerja sama yang baik antar stakeholder dapat segera mengakhiri penyebaran penyakit pada hewan ternak.
“Alat Kelengkapan Dewan (AKD),DPR RI terkait agar bersama Pemerintah segera mengambil langkah-langkah antisipasi yang dapat menindaklanjuti berbagai dampak akibat PMK, termasuk dalam pengantisipasian Idul Adha. Harus dibuat prosedur yang baik, khususnya dalam distribusi hewan ternak ketika Idul Adha nanti,” ,” tukas cucu Proklamator RI Bung Karno tersebut. (J05)
