JAKARTA (Waspada): Forum Rektor Indonesia menyikapi fenomena kritikan dari berbagai guru besar dan dosen terhadap Presiden Joko Widodo di berbagai kampus terkait Pilpres 2024.
Ketua Forum Rektor Indonesia, Nurhasan mengatakan sikap civitas academica dari yang mengaku resah dengan kemunduran demokrasi era Jokowi merupakan kebebasan berpendapat sebagai bagian dari otonomi kampus dan itu dijamin undang-undang (UU).
“Selama semua itu masih dalam koridor kebebasan akademik, obyektif, didasari nilai-nilai etika akademik dan untuk kebaikan bangsa Indonesia dijamin undang-undang,” kata Nurhasan usai deklarasi Pemilu damai di Universitas Hasanuddin (Unhas), Sabtu (3/2).
“Yang tidak boleh jika kebebasan berpendapat sudah mengarah pada sikap tendensius, menghujat, memfitnah, menghasut yang jauh dari nilai-nilai etika akademik. Apalagi sampai anarkis,” tambahnya.
Nurhasan yakin apa yang terjadi di berbagai kampus belakangan ini tidak ada yang melanggar konstitusi dan masih dalam ranah gerakan moral.
“Saya yakin apa yg terjadi di berbagai perguruan tinggi ini masih dalam batas yang tidak melanggar konstitusi, sebatas menjadi moral force untuk mengingatkan seluruh elemen bangsa akan pentingnya menjaga kerukunan dan persatuan. Tanpa memihak salah satu pihak tertentu,” jelasnya.
Selain itu, Nurhasan mengajak segenap komponen bangsa Indonesia untuk menyukseskan Pemilu 2024 yang aman dan damai.
“Menolak segala bentuk upaya provokasi yang dapat memecah belah persaudaraan serta tindakan yang menciderai pesta demokrasi,” kata Nurhasan saat pembacaan deklarasi di Unhas.
Nurhasan juga berharap warga bisa menangkal berita hoaks dan ujaran kebencian yang dapat mengganggu proses perjalanan dari Pilpres 2024.
Selanjutnya, Prof Nurhasan mengajak masyarakat Indonesia agar menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan dan menghargai perbedaan yang ada.
“Warga negara yang mempunyai hak pilih, agar menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani, dan tidak golput. Kita harus menghargai perbedaan pilihan setiap orang,” ungkapnya.
Nurhasan menegaskan bahwa kampus sebagai tempat untuk mempersatukan bangsa dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar Pemilu 2024 berjalan jujur, adil dan damai.
Protes para civitas academica terhadap kepemimpinan Jokowi di kampus-kampus semakin meluas. Hingga Sabtu (3/2), setidaknya ada enam universitas atau kampus yang menyampaikan sikapnya mengkritik Jokowi.
Dalam pernyataan sikapnya, Universitas Indonesia (UI) mengaku terpanggil untuk menabuh genderang memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak.
“Lima tahun terakhir, utamanya menjelang pemilu 2024, kami kembali terpanggil untuk menabuh genderang, membangkitkan asa dan memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak,” ujar Ketua Dewan Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo di Kampus UI, Depok, Jumat (2/2).
Sementara sejumlah guru besar dan civitas academica Universitas Hasanuddin (Unhas) mengingatkan Presiden Jokowi dan semua pejabat negara, aparatur hukum dan aktor politik yang berada di kabinet untuk tetap berada di koridor demokrasi.
Di sisi lain, Koalisi Dosen Universitas Mulawarman (Unmul) ikut menyerukan sikap menyelamatkan demokrasi dan meminta Jokowi untuk tidak memihak di Pemilu 2024. Dosen Fakultas Hukum (FH) Unmul Herdiansyah Hamzah mengatakan pihaknya menilai demokrasi Indonesia dalam ancaman bahaya.
Ia menjelaskan demokrasi yang dibangun di atas darah dan air mata saat reformasi 1998, kini didesak mundur akibat perilaku kekuasaan dan para elite politik. Herdiansyah menyebut upaya tersebut dimulai dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai cacat etik.
Guru-guru besar UGM mengkritik pemerintahan Jokowi melalui ‘Petisi Bulaksumur’. Mereka menilai Jokowi sebagai salah satu alumnus kampus telah melakukan tindakan-tindakan menyimpang di tengah proses penyelenggaraan negara.
Petisi tersebut dibacakan dibacakan Guru Besar Fakultas Psikologi UGM Koentjoro di Balairung UGM, Sleman, DIY, Rabu (31/1). Ia didampingi sejumlah guru besar lain di UGM dan juga unsur mahasiswa yang diwakili di antaranya oleh Ketua BEM KM Gielbran M. Noor.
Dengan mengingat dan memperhatikan nilai-nilai Pancasila serta jati diri UGM, mereka menyampaikan petisi keprihatinan mendalam atas tindakan menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial oleh sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat.
“Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada,” bunyi Petisi Bulaksumur yang dibacakan Koentjoro.
Kritik juga muncul dari civitas academica Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. UII mendesak Jokowi untuk kembali jadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan.
Desakan itu disampaikan melalui pernyataan sikap ‘Indonesia Darurat Kenegarawanan’ yang turut memuat sejumlah tuntutan lain untuk Jokowi dan pemerintahannya. Pernyataan sikap dibacakan langsung oleh Rektor UII Fathul Wahid.
Jokowi diminta tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga melalui keberpihakan pada salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden di Pilpres 2024.
Terbaru, dewan guru besar, rektor serta para mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menyerukan Pesan Kebangsaan dan Imbauan Moral ‘Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban’.
Dalam pernyataan yang dibacakan guru besar UMY, Akif Khilmiyah disebutkan bahwa eskalasi pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara terus terjadi setahun belakangan ini.
“Mulai dari KPK yang dikebiri, pejabat yang doyan korupsi, DPR yang tak berfungsi membela anak negeri dan sebagian hakim MK yang tidak punya etika dan harga diri,” bunyi pernyataan yang dibacakan di depan Gedung AR. Fachrudin, UMY, Bantul, Sabtu (3/2) siang.(cnni)
