Digitalisasi Berdampak Efesiensi Pada Prosedur Birokrasi

  • Bagikan
Digitalisasi Berdampak Efesiensi Pada Prosedur Birokrasi
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas. (ist)

JAKARTA (Waspada): Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, digitalisasi pelayanan akan berdampak efisiensi pada prosedur birokrasi.

“Sesuai arahan Presiden Joko Widodo implementasi dari digitalisasi harus berdampak pada efisiensi birokrasi, bukan melulu menjadi tumpukan kertas,” katanya saat Seminar New Public Management, Governansi dan Inovasi Daerah di Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Dia mengaku saat ini pihaknya tengah berupaya mengimplementasikan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar birokrasi berdampak dan bukan menjadi tumpukan kertas.

Menurutnya, arahan Presiden Jokowi jelas yaitu birokrasi harus berdampak dan tidak berbelit dengan urusan kertas, salah satu solusinya adalah dengan adanya digitalisasi.

Dari pengalamannya selama ini, diyakini, bahwa digitalisasi pelayanan bukan melulu soal penguasaan teknologi tetapkan yang jauh lebih penting soal komitmen dan kepemimpinan.

“Karena, digitalisasi mengharuskan ada integrasi dan interoperabilitas, bahkan pertukaran data. Artinya, tak boleh lagi ada ego sektoral. Jadi, digitalisasi pelayanan bukan persoalan teknologi, tetapi kemauan politik,” tutur Anas

Dia pun mengingatkan tentang inti dari pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yaitu memangkas proses bisnis di level birokrasi dengan menyederhanakan aplikasi existing dan meningkatkan efisiensi sistem.

“Sekarang bukan lagi berbicara berapa banyak aplikasi yang terbangun, namun bagaimana aplikasi ini bisa berkomunikasi dan terintegrasi sehingga proses bisnis yang awalnya panjang menjadi ringkas,” ujar Anas.

Ketua Umum Indonesian Institute for Public Governance (IIPG) Sigit Pramono menuturkan, dalam rangka menghadapi perubahan inovasi yang begitu cepat, tetap harus mengedepankan governansi yang solid untuk mendorong Indonesia maju.

“IIPG yang berfokus mendukung transformasi pemerintahan di sektor publik di Indonesia, sangat memahami pentingnya perubahan sistem birokrasi dan pelayanan publik agar bisa menjawab tantangan global, serta bertransformasi menuju negara maju,” imbuh Sigit. (J03)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *