PADANG (Waspada): Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menegaskan pentingnya percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haji sebagai fondasi hukum dalam penyempurnaan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
Kepala BP Haji, KH Moch. Irfan Yusuf (Gus Irfan), menyampaikan hal ini dalam kuliah umum bertema “Kebijakan Penyelenggaraan Haji dan Kontribusi Perguruan Tinggi” di Auditorium Universitas Negeri Padang, Selasa (22/7).
Menurut Gus Irfan, pemerintah Arab Saudi telah menetapkan timeline baru penyelenggaraan haji yang menuntut kesiapan lebih awal dari negara pengirim jemaah, termasuk Indonesia. Proses kontrak dan persiapan teknis untuk musim haji 2026 bahkan sudah dimulai sejak Agustus tahun ini.
“RUU Haji perlu segera disahkan agar BP Haji memiliki dasar legal kuat untuk menjalankan seluruh proses sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi,” ujar Gus Irfan.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa revisi undang-undang juga dibutuhkan agar struktur kelembagaan dan koordinasi antarinstansi menjadi lebih efektif dan responsif terhadap dinamika global dan kebijakan mitra luar negeri.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Irfan memaparkan visi strategis BP Haji dalam reformasi penyelenggaraan haji melalui konsep Tri Sukses Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
Pertama adalah sukses ritual, yakni menjamin pelaksanaan ibadah haji berlangsung aman, khusyuk, dan sesuai tuntunan syariat.
Sukses yang kedua adalah sukses ekosistem ekonomi. Dorongan diberikan pada sektor ekonomi berbasis halal, seperti UMKM, logistik, keuangan syariah, hingga teknologi layanan.
Ketiga adalah sukses peradaban dan keadaban dengan menumbuhkan karakter jemaah sebagai duta Islam yang menjunjung nilai kebersihan, kedisiplinan, toleransi, dan moderasi.
“Haji bukan hanya soal ibadah, tapi juga refleksi peradaban Islam. Penyelenggaraannya harus menyeluruh—baik secara spiritual maupun sosial-ekonomi,” tegas Gus Irfan, cucu pendiri Nahdlatul Ulama itu.
Kuliah umum ini juga menyoroti pentingnya peran akademisi dan perguruan tinggi dalam mendukung reformasi penyelenggaraan haji. Kegiatan ini dihadiri para tokoh dan pejabat dari lingkungan BP Haji serta civitas akademika Universitas Negeri Padang.
“BP Haji optimistis, dengan dukungan regulasi yang memadai dan kolaborasi lintas sektor, Indonesia dapat menghadirkan layanan haji yang lebih tertata dan berdampak luas bagi umat,” pungkas Gus Irfan.
