JAKARTA (Waspada): Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan DPR RI akan melanjutkan pembahasan sembilan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang saat ini sudah berada dalam tahap pembahasan tingkat I, pada Masa Sidang II tahun 2023-2024.
Menurutnya, pembahasan RUU tidak boleh terganggu dengan agenda Pemilu (pemilihan umum) yang sudah semakin dekat.
“DPR bersama dengan pemerintah akan tetap fokus dan menjaga amanah rakyat demi menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas,” ujar Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pidato Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024, Selasa (31/10/2023), di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.
Melalui komisi-komisi terkait, lanjut politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut, DPR RI akan terus melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yang tinggal tersisa dua bulan lagi. Pengawasan tersebut, bertujuan untuk memastikan kinerja APBN tahun 2023 berjalan secara efektif dan efisien serta mampu merespons dan mengantisipasi pelemahan ekonomi global yang sudah semakin terlihat pada awal kuartal keempat tahun ini.
“DPR RI bersama pemerintah akan terus mencermati dinamika perekonomian global dan mempersiapkan berbagai langkah antisipatif untuk menjaga ketahanan moneter, fiskal dan stabilitas perekonomian nasional,” tandasnya.
Puan menambahkan, DPR RI akan terus mendukung pemerintah dalam mencapai pengelolaan fiskal ke arah yang lebih sehat, berdaya tahan, serta mampu meningkatkan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam fungsi pengawasan, DPR RI akan memperhatikan beberapa kebijakan, isu dan permasalahan di berbagai bidang melalui alat kelengkapan dewan (AKD) terkait. Beberapa isu yang menjadi perhatian, sebut Puan, diantaranya adalah isu krisis pangan, perubahan iklim, kenaikan harga minyak dunia, kasus kekerasan dan bullying di lingkungan sekolah, kasus cacar monyet, pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui fintech lending peer to peer (P2P), dugaan penyalahgunaan dana pensiun di beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan kenaikan suku bunga BI rate.
“DPR RI akan mendorong kementerian dan lembaga untuk bekerja responsif, terukur dan berorientasi menyelesaikan masalah. Sehingga rakyat merasakan kehadiran pemerintah dalam melindungi rakyat, mempermudah kehidupan rakyat dan menyejahterakan rakyat,” tukasnya. (j05)
Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani dalam pidato Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024, Selasa (31/10/2023), di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta. (ist)
