DPR RI Persiapkan RPJPN Untuk Presiden Terpilih

  • Bagikan
DPR RI Persiapkan RPJPN Untuk Presiden Terpilih
diskusi Dialektika Demokrasi "RUU RPJPN Dianggap Mendesak Untuk Keberlanjutan Pembangunan di Media Center Parlemen Jakarta Selasa (28/11). (Waspada/Ramadan Usman).

JAKARTA (Waspada): DPR RI akan membahas dan menyusun Rancangan Undang Undang ( RUU) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Pasangan calon presiden yang terpilih nanti harus bisa menyesuaikan visi dan misinya dengan RPJPN dalam 5 tahun pemerintahannya.

RPJPN merupakan rencana pembangunan jangka panjang nasional, yang biasanya dirancang oleh pemerintah selama 20 tahun. RPJPN 2005-2025 akan berakhir.

Presiden Republik Indonesia, telah menyampaikan melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tentang rencana untuk 2025-2045.

“Surpres (surat presiden) sudah ada di DPR, dalam pelaksanaan kelanjutan kedepan, maka Bappenas harus bisa mulai merancang, apa kira-kira rencana pembangunan yang akan dilakukan per 5 tahun oleh para calon presiden dan wakil presiden terpilih mendatang,” ungkap Anggota Baleg DPR RI Firman Subagyo Dalam diskusi Dialektika Demokrasi “RUU RPJPN Dianggap Mendesak Untuk Keberlanjutan Pembangunan di Media Center Parlemen Jakarta Selasa (28/11).

Menurut Firman Subagyo RPJPN sangat strategis dan menjadi bagian penting terhadap perencanaan pembangunan nasional yang tujuannya adalah agar pembangunan itu berkesinambungan sesuai dengan perencanaan yang akan dilakukan oleh pemerintah.

“Karena ini pada posisi transisi atau peralihan kepemimpinan, dari 3 paslon ini, siapa yang akan unggul. Apakah nanti Pak Prabowo Subianto dengan saudara Gibran, apakah nanti saudara Ganjar dengan saudara Mahfud MD atau saudara Anies yang berpasangan dengan Gus Muhaimin,”ujarnya.

Menariknya, tambah Firman Subagyo tiga Paslon, harus bisa menyesuaikan visi-misinya dengan RPJPN karena RPJPN akan menjadi guiden dari pada dasar hukum aturan atau dasar aturan hukum untuk melaksanakan rencana pembangunan selama 20 tahun.

Kemudian dari rencana pembangunan yang 20 tahun itu, presiden terpilih selama anak 5 tahun fokus harus menentukan kemana, sehingga regulasi selama 5 tahun mungkin nanti akan mengawalnya.

“Kalau ada yang kurang sempurna atau kurang mendukung, maka undang-undang itulah yang tentunya akan kami sesuaikan. Oleh karena itu akan lebih baik RPJPN nanti disusun oleh DPR,” tukas Firman.

Kepala Badan Keahlian DPR RI Inosentius Samsul mengatakan, RPJPN merupakan dokumen rencana pembangunan jangka panjang akan menjadi visi dan misi dari calon presiden dan wakil presiden, termasuk kepala daerah.

Kita berharap ketika memasuki masa sidang lagi nanti pembahasannya bisa di agendakan. Karena kebutuhan regulasi maka mau tidak mau DPR harus betul-betul fokus untuk bisa menyelesaikan RUU ini.

Inosentius mengingatkan, sebagai satu dokumen rencana pembangunan jangka panjang, dokumen ini harus mengikat semua orang, tidak hanya sekedar tertulis sebagai satu undang-undang, tetapi betul-betul menjadi acuan, menjadi pedoman dan sekaligus yang mengarahkan siapapun pemimpin ke depan dan pelaksanaan pembangunan ini, termasuk saya misalnya.

“Oleh karena itu kami dari Badan Keahlian, sudah beberapa kal membicarakan RUU. Minggu depan ke Bandung Universitas Pendidikan. Hal ini agar dokumen itu menjadi dokumen yang betul-betul setiap orang itu langsung ingat dokumen ini, siapapun. Kalau saya boleh evaluasi dokumen rencana pembangunan jangka panjang sebelumnya kurang terlalu dirasakan mengikat, menjadi bagian dari dari kehidupan seseorang atau terutama para pengambil kebijakan.
Maka yang paling penting di dalam proses ini adalah sosialisasinya bagaimana supaya dokumen itu betul-betul menjadi dokumen yang mengikat kita semua, tanpa bermaksud untuk mengagung-agungkan yang lama,”ungkap Inosentius Samsul.(j04)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *