JAKARTA (Waspada): Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional, DPR RI bersama Pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat dalam menyusun substansi undang- ndang agar berisikan keberpihakan kepada rakyat.
“Tanpa komitmen ini, maka Undang-Undang (UU) dapat menjadi jalan untuk melegitimasi kekuasaan yang sewenang-wenang, menciptakan ketidakadilan social. UU dapat menjadi alat untuk membajak kekuasaan untuk kepentingan tertentu,” ujar Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna Pembukaan masa persidangan pertama DPR Tahun Sidang 2024-2025 yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Pada agenda ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2025 Beserta Nota Keuangannya kepada DPR.
Oleh karena itu, lanjut Puan, DPR dan Pemerintah harus dapat mendengarkan suara rakyat, membuka mata dan telinga atas aspirasi rakyat secara hikmat dan bijaksana.
Dengan begitu, pembentukan UU dapat memberikan kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan tertib, memberikan perlindungan, jalan mencapai kesejahteraan, keadilan, serta menjaga sumber daya bangsa dan negara.
Pada kesempatan ini, Puan menyampaikan kinerja pembentukan Undang-Undang periode keanggotaan DPR RI 2019-2024, hingga saat ini, yaitu 126 UU selesai dibahas DPR RI bersama Pemerintah melalui alat kelengkapan DPR RI.
Adapun rinciannya : Komisi I ada 8 UU, Komisi II 80 UU, Komisi III 5 UU, Komisi IV dan Komisi V 1 UU, Komisi VI 5 UU, Komisi VII 1 UU.
Kemudian Komisi VIII dan IX 1 UU, Komisi X 4 UU, Komisi XI 5 UU, Badan Legislasi 9 UU, dan Badan Anggaran 1 UU selain Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Panitia Khusus DPR RI ada 4 UU.
Pada masa persidangan ini, Puan menyebut DPR RI bersama Pemerintah dan DPD RI akan memfokuskan pada pembahasan terhadap 17 RUU yang masih berada pada tahap Pembicaraan Tingkat I.
“Salah satu agenda pembentukan UU yang sangat strategis dan saat ini sedang dalam pembicaraan tingkat I, adalah UU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Periode Tahun 2025-2045,” paparnya.
Puan menjelaskan RPJPN periode 2005-2025, diatur UU Nomor 17 Tahun 2007. Untuk periode selanjutnya akan dibentuk UU RPJPN Tahun 2025-2045.
Lebih lanjut Puan menuturkan, keberadaan UU ini ke depan perlu dioptimalkan dalam memberikan arah dan prioritas pembangunan nasional secara menyeluruh, terencana dan berkelanjutan. Sehingga setiap Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota tidak lagi memiliki ambisi visi misi pribadi masing-masing dalam membangun Indonesia.
“Kita, secara kolektif, harus memiliki politik pembangunan Indonesia yang terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan nasional hendaknya memastikan bahwa usaha dan kerja keras kita dalam membangun Indonesia memiliki arah dan tujuan bersama,” tukasnya .
Peran Media Kawal DemokrasiDalam pidatonya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada media, wartawan, dan jurnalis yang telah berperan penting dalam melakukan kontrol sosial di alam demokrasi Indonesia.
Ia menegaskan bahwa media memiliki peran penting dalam menjaga jalannya demokrasi di Indonesia.
“Pada kesempatan ini, saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada media, wartawan, dan jurnalis, yang juga telah ikut menjalankan fungsi kontrol sosial atas penyelenggaraan pemerintahan negara, termasuk terhadap DPR RI,” tandasnya.
Pembukaan masa persidangan pertama Tahun Sidang 2024-2025 ini turut dihadiri juga dihadiri Wakil Presiden Ma’aruf Amin, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, diantaranya Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga Presiden terpilih periode 2024-2029, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri LHK Siti Nurbaya, Mensesneg Pratikno, Mendagri Tito Karnavian, Seskab Pramono Anung, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menparekraf Sandiaga Uno, dan Mendag Zulkifli Hasan.
Hadir pula Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit, serta para pimpinan lembaga negara lainnya. (j05)
