JAKARTA, ( Waspada); DPR RI menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak banjir besar yang melanda sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, yang meninjau lokasi terdampak sekaligus memastikan penanganan darurat berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
Dasco menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam situasi krisis. Ia menegaskan bahwa DPR akan mendorong koordinasi lintas kementerian untuk mempercepat evakuasi, pemulihan, dan distribusi logistik kepada warga yang hingga kini masih berada di pos-pos pengungsian.
Upaya tersebut mendapatkan dukungan dari Sekretaris Jenderal PIJAR 98, Indri Ariefiandi, yang menilai langkah cepat parlemen penting untuk mengurangi beban masyarakat.
“Kami mengapresiasi bantuan yang disalurkan Pak Dasco. Langkah ini menunjukkan bahwa kerja kemanusiaan tidak boleh ditunda, apalagi ketika kondisi warga berada dalam situasi darurat,” ujar Indri.
Kerusakan Hutan Sorotan Mahasiswa, Menteri KLH Diminta Mundur
Sementara bantuan terus mengalir, kritik keras muncul dari kalangan mahasiswa terkait akar penyebab banjir yang dinilai bukan sekadar faktor cuaca ekstrem. Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia (BEM SI), Muzammil Ihsan, menyebut banjir kali ini merupakan konsekuensi dari kerusakan lingkungan yang tidak tertangani dengan baik.
Muzammil, mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) yang juga menjadi korban banjir, mengungkapkan bahwa daerah tempat tinggalnya terendam dan sejumlah akses vital lumpuh. Ia menilai pemerintah lamban mengantisipasi dampak kerusakan lahan dan deforestasi yang semakin meluas.
“Ini bukan semata bencana alam. Banjir adalah bukti lemahnya pengawasan lingkungan dan maraknya alih fungsi lahan. Kementerian Lingkungan Hidup seharusnya mengontrol ini, tetapi kerusakan justru terus terjadi,” ujar Muzammil.
Ia kemudian menyerukan agar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mundur sebagai bentuk tanggung jawab politik.
“Ketika rakyat menjadi korban akibat kegagalan tata kelola lingkungan, mundur adalah pilihan etis. Kami mendesak Menteri KLH mengambil sikap tegas dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Banjir Berulang, Evaluasi Tata Kelola Lingkungan Mendesak
Sejumlah wilayah di Sumatera dalam beberapa tahun terakhir tercatat mengalami banjir berulang. Para pengamat menyebut pola ini hampir selalu berkaitan dengan kerusakan hutan, buruknya tata ruang, serta lemahnya penegakan aturan terhadap pembukaan lahan ilegal.
Di banyak titik, banjir disertai longsor menyebabkan rumah rusak, jalan terputus, hingga ribuan warga harus mengungsi. Kondisi ini menimbulkan desakan publik agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh dan memperketat pengawasan lingkungan.
Sementara proses pemulihan berlangsung, warga berharap agar penanganan darurat tidak hanya selesai pada distribusi bantuan, tetapi juga disertai langkah konkret menghentikan kerusakan lingkungan yang menjadi akar dari bencana berulang.(id12)
