JAKARTA (Waspada.id): Upaya memperkuat stabilitas sosial di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ditandai dengan meningkatnya ekosistem kerukunan di berbagai daerah. Puncaknya terlihat pada perhelatan Harmony Award 2025, yang digelar Kementerian Agama (Kemenag) di Jakarta, Jumat (28/11/2025).
Dalam kegiatan itu sejumlah Pemerintah Daerah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang dinilai memiliki kinerja terbaik dalam menjaga harmoni di tengah masyarakat, meraih apresiasi.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa capaian harmoni nasional ini bukan hanya prestasi, tetapi amanah besar yang harus dirawat bersama sebagai bangsa.
“Data menunjukkan bahwa kita berada pada tahun indeks harmoni tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Kita harus bersyukur, sekaligus bertanggung jawab untuk memelihara harmoni ini. Tidak mungkin terwujud kerukunan tanpa harmoni, dan harmoni tidak mungkin terwujud tanpa kesediaan kita untuk menerima perbedaan,” ujar Menag di Jakarta, Jumat (28/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa toleransi bukanlah upaya menyeragamkan yang berbeda, atau memisahkan yang sama, melainkan kemampuan menjaga kemesraan dan persahabatan di tengah keberagaman.
Menag juga menekankan pentingnya proses pengindonesiaan ajaran agama, budaya lokal, serta pelokalan nilai keindonesiaan agar identitas keagamaan dan kebangsaan bisa berjalan beriringan.
“Saya seratus persen Muslim, seratus persen Indonesia, dan seratus persen Bugis. Umat beragama lain juga dapat menjadi seratus persen beragama sekaligus seratus persen Indonesia. Jika filosofi ini kita pegang teguh, maka selamat tinggal konflik dan welcome harmoni,” ujarnya disambut tepuk tangan hadirin.
Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin menegaskan bahwa Harmony Award merupakan salah satu kebijakan penting untuk memperkuat ekosistem kerukunan di seluruh Indonesia, sejalan dengan semangat pemerintahan Presiden Prabowo yang menempatkan stabilitas sosial sebagai fondasi pembangunan nasional.
“Harmony Award bukan sekadar simbol, tetapi pengakuan atas kerja nyata Pemda dan FKUB dalam merawat kerukunan. Penghargaan ini sekaligus menjadi dorongan agar mereka terus berinovasi dan memperluas dampak kerukunan hingga ke tingkat paling bawah,” ujar Sekjen.
Penilaian dilakukan melalui skoring instrumen, pemeriksaan dokumen, indeks KUB tahun-tahun sebelumnya, riwayat penyelesaian konflik, hingga visitasi lapangan ke 18 lokasi nomine.
Partisipasi tahun ini juga meningkat drastis:
• 31 dari 38 Pemda Provinsi,
• 328 dari 514 Pemda Kabupaten/Kota,
• 35 dari 38 FKUB Provinsi,
• 400 dari 512 FKUB Kabupaten/Kota.
“Kami percaya, dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, FKUB, dan masyarakat, Indonesia dapat terus memperkuat harmoni di era baru ini,” tambahnya.
Berikut ini daftar penerima Harmony Award 2025
A. Pemerintah Daerah Berkinerja Terbaik
Tingkat Provinsi
• DKI Jakarta
• Jawa Tengah
• DI Yogyakarta
Tingkat Kabupaten
• Mimika
• Ciamis
• Malang
Tingkat Kota
• Semarang
• Surakarta
• Manado
B. Pemerintah Daerah dengan Komitmen Anggaran Kerukunan Terbesar
• Provinsi Kalimantan Timur – Rp1 miliar
• Kabupaten Minahasa – Rp4,875 miliar
• Kota Bekasi – Rp2,4 miliar
C. FKUB Inspiratif
• FKUB Provinsi Sulawesi Selatan
• FKUB Kabupaten Mimika
• FKUB Kota Jakarta Selatan
D. Kanwil Kemenag Penggerak Kerukunan
• Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah
• Kanwil Kementerian Agama DI Yogyakarta
