JAKARTA (Waspada): Mantan Wakil Ketua DPR RI Priode 2014–2019 yang saat ini sebagai Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah, mendukung keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada organisasi kmasyarakatan (ormas) keagamaan, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).
“NU dan Muhammadiyah adalah orang tua negara. Kita semua harus menyadari bahwa ada banyak institusi dan organisasi modern yang lahir sebelum negara bangsa kita hadir pada 17 Agustus 1945,” kata Fahri dalam keterangannya, yang diterima di Jakarta, Rabu, (31/7/2024).
Fahri menegaskan kalau kedua ormas dimaksud, yakni NU dan Muhammadiyah, telah berjuang dan menjadi peletak dasar bagi negara modern Indonesia.
“Berabad-abad mereka berjuang sendiri dan secara mandiri menjadi yang meletakkan dasar bagi negara bangsa modern, juga menjadi kawah candradimuka bagi pemimpin-pemimpin negara ini,” jelasnya.
Fahri yakin bahwa NU dan Muhammadiyah tidak berkepentingan dengan belas kasihan siapapun sejak mereka berdiri sebelum Republik Indonesia ada.
“Tetapi apabila kita mau serius untuk berterima kasih dan memikirkan bagaimana kelanjutan dari modernisasi bangsa kita dan pendidikan bangsa ini, kedepan, maka mendukung perjuangan NU dan Muhammadiyah dengan sumber keuangan yang mandiri dan kuat adalah salah satu kunci,” tukas Fahri.
Dukungan ini, lanjutnya, tidak hanya terbatas pada NU dan Muhammadiyah, tetapi juga seluruh institusi sosial dan keagamaan yang telah menunjukkan dedikasi bagi pembangunan bangsa.
Dukungan itu, kata Fahri, juga tidak harus bersumber dari pengelolaan sumber daya alam seperti tambang, tetapi juga dari sumber-sumber lain yang menunjukkan partisipasi negara kepada mereka.
“Jadi keputusan pemerintah untuk menyerahkan IUP kepada ormas, adalah upaya mulia negara untuk berterima kasih dan memenuhi janjinya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Apalagi ormas-ormas ini, khususnya NU dan Muhammadiyah adalah orang tua bangsa Indonesia, dan negara ini berdiri sebagai keberlanjutan dari perjuangan mereka yang lama,” tegasnya.
Fahri meyakini, baik NU maupun Muhammadiyah akan mengikuti semua prosedur dan aturan pemerintahan yang ada, dalam hal pengelolaan IUP dan tidak ada keistimewaan dari pemberian IUP dari pemerintah tersebut.
“Tetapi jika kita mengajukan pertanyaan, mana yang lebih layak mendapatkan IUP, adalah mereka yang berjuang untuk pendidikan, kesehatan, anak yatim, dan usaha mulia, atau mereka yang menginvestasikan hasil sumber daya alam di tempat-tempat yang tidak positif bagi pendewasaan dan kemajuan bangsa,” pungkasnya. (J05)
