JAKARTA (Waspada): Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan oposisi yang kuat akan membantu kinerja pemerintah, karena mendapat masukan yang berbeda.
Menurut Fahri, negara harus memelihara kebebasan dan menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk menyatakan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan
“Tidak ada masalah soal hadirnya kekuatan oposisi dalam sebuah negara.
Saya kira itu bagus sekali,” kata Fahri kepada awak media di Jakarta, Selasa (20/2/2024), menyikapi dampak hasil pemilihan umum (Pemilu) Pemilihan Presiden, Pemilihan legislatif (Pilpres dan Pileg) 2024 ini terhadap konfigurasi kekuatan politik dan bagaimana presiden dan wakil presiden terpilih nanti akan mengelola situasi.
Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 ini mengatakan bahwa soposisi maupun koalisi sudah ada dalam sistem negara Indonesia, dan tidak ada yang baru dalam hal itu. Secara teori maupun praktek partai politik (parpol) bukan hanya cukup terhormat, tetapi menjadi oposisi juga potensial.
“Kenapa? Karena posisinya sebagai oposisi yang kritis, maka dukungan dari masyarakat juga cukup kuat, dan itu pernah terjadi,” sebutnya,
Pada sisi lain Fahri menyebutkan bahwa ada juga pantai yang merasa cukup kuat membangun partainya kalau dia berada di pemerintahan.
Seperti apa makna yang paling tepat, bicara tentang sistem pembiayaan parpol, termasuk keberadaannya di dalam atau di luar pemerintahan. Kata Fahri Hamzah tidak boleh berefek kepada kepercayaan diri parpol bahwa di dalam, seolah-olah dengan tidak berada di luar pemerintahan atau sebaliknya. Artinya mereka akan kesulitan untuk membangun gerakan mereka terutama yang memerlukan sumber daya ekonomi di dalamnya.
“Saya di antara satu proposal yang pernah saya usulkan ke depan adalah bahwa pembiayaan partai politik jangan dibiarkan menjadi urusan pribadinya, karena nanti menyebabkan terjadi relasi yang tidak sehat antara partai dengan perusahaan,” ujarnya.
Padahal, parpol tetap ingin supaya menjalankan fungsinya dengan baik, jangan orang merasa di luar pemerintahan (oposisi), merasa tidak punya hak hidup dan berkembang. Karena itu harus di perbaiki. Di negara-negara operasi Parlementer agar negara mengeluarkan pembiayaan kepada partai oposisi itu lebih banyak, daripada membiayai partai yang ada di dalam pemerintahan.
“Menurut saya, posisi oposisi itu baik bagi negara, baik bagi pemerintahan. Makanya anggaran negara kepada oposisi justru harus ditambah. Sebab suara yang berbeda dengan pemerintah justru nampak begitu lebih real begitu saya kira,” kata Fahri yang meyakini jika Prabowo-Gibran akan memberikan sumber keuangan yang besar supaya partai politik tidak menyuruh kader-kadernya melakukan tindak pidana korupsi. (rel/jo5)
