JAKARTA (Waspada.id): Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, mengungkap hingga saat ini masih terdapat enam juta keluarga yang tinggal di Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tidak dimilikinya atau disebut Backlog Ganda (double backlog).
“Enam juta keluarga tersebut masuk kategori tinggal di hunian tidak layak, baik akibat buruknya sanitasi, atau atap, lantai dan dinding, tapi yang lebih prihatin adalah karena rumah itu bukan miliknya,” kata Fahri dalam agenda Bisnis Indonesia Group (BIG) 40 Conference di Jakarta, dikutip Selasa (9/12/2025).
Sejalan dengan hal itu, Fahri menyebut prioritas pemerintah bukan hanya memastikan kepemilikan hunian bagi masyarakat, tetapi juga memperhatikan kualitas hunian dan sanitasi.
Pada saat yang sama, Fahri juga menekankan pentingnya kebijakan perumahan yang berbasis data nasional dan melibatkan koperasi serta pemanfaatan kearifan lokal, baik dari sisi material bangunan maupun konsep pembangunan yang ramah lingkungan.
Melalui berbagai kebijakan tersebut, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan komitmennya untuk menjadikan sektor perumahan dan kawasan permukiman sebagai penggerak pembangunan sekaligus pilar penting dalam mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional.
“Program 3 Juta Rumah yang menjadi arahan Presiden dirancang sebagai kebijakan masif berbasis data untuk menjawab persoalan backlog perumahan dan kualitas hunian masyarakat di seluruh Indonesia,” pungkasnya.
Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Indonesia memiliki 93.554.082 kepala keluarga (KK). Dari jumlah tersebut, backlog kepemilikan rumah mencapai 12.573.383 KK, sedangkan backlog kualitas yakni rumah yang tidak layak huni mencapai 16.597.839 KK.
Kemudian, berdasarkan pemetaan backlog per wilayah, kawasan urban mencatat backlog kualitas sebanyak 2,10 juta keluarga dan backlog kepemilikan mencapai 4,56 juta keluarga.
Adapun, wilayah pesisir memiliki backlog kualitas yang lebih tinggi, yakni 5,22 juta keluarga, dengan backlog kepemilikan sebanyak 2,60 juta keluarga. Angka tersebut menggambarkan persoalan kelayakan hunian masih lebih dominan di kawasan pesisir dibandingkan kawasan perkotaan. (rel/id10)
