P.SIDIMPUAN (Waspada.id) : Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menetapkan kepemimpinan baru BPJS Ketenagakerjaan untuk periode 2026–2031 melalui Keputusan Presiden Nomor 18/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Direksi. Keputusan tersebut berlaku efektif sejak 19 Februari 2026.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padangsidimpuan Christian Natanael Sianturi, Rabu (25/2/2026) mengatakan, formasi baru, jajaran Direksi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan yang dilantik Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandandar bersamaan dengan pelantikan Dewan Pengawas BPJS tanggal 20 Februari 2026, berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja Indonesia.
Merujuk pada Kepres Nomor 18/P Tahun 2026, Presiden Prabowo Subianto menetapkan Saiful Hidayat sebagai Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, menggantikan Pramudya Iriawan Buntoro yang telah mengakhiri masa tugasnya.
Dalam menjalankan mandat lima tahun ke depan, Direktur Utama akan didampingi oleh Ihsanudin sebagai Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi, Harjono Siswanto sebagai Direktur Human Capital dan Umum, Agung Nugroho sebagai Direktur Kepesertaan, Trisna Sonjaya sebagai Direktur Pelayanan, Eko Purnomo sebagai Direktur Pengembangan Investasi, serta Bambang Joko Sutarto sebagai Direktur Keuangan.
Dalam Kepres itu juga mengangkat dan menetapkan Dedi Hardianto dari unsur pekerja sebagai Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, menggantikan Muhammad Zuhri yang telah menyelesaikan masa jabatannya. Presiden juga menetapkan Swartoko dan Sudarso dari unsur pemerintah, Ujang Romli dari unsur pekerja, Abdurrakhman Lahabato. Kemudian Sumarjono Saragih dari unsur pemberi kerja, serta Alif Noeriyanto Rahman dari unsur tokoh masyarakat sebagai Anggota Dewan Pengawas Masa Jabatan 2026–2031.
Menko Pemberdayaan Masyarakat dalam sambutannya saat melantik Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan periode 2026-2031, menegaskan bahwa jaminan sosial merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus memperkuat pemberdayaan masyarakat.
“Sebagai bagian dari tugas Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, negara harus memampukan rakyat agar bisa hidup produktif dan bermartabat. Produktif artinya mampu terlepas dari bantuan sosial menuju kemandirian berkelanjutan, dan inilah esensi dari pemberdayaan masyarakat.”
Ia menambahkan, pemberdayaan tidak hanya berfokus pada penanggulangan kemiskinan, tetapi juga pada penguatan daya tahan sosial, daya saing ekonomi, serta perlindungan dari berbagai risiko yang dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran strategis dalam melindungi pekerja dan keluarganya dari risiko kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK), kecelakaan, hingga kematian. Kemenko PM juga berkomitmen berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menghadirkan hunian sewa murah bagi pekerja melalui skema Manfaat Layanan Tambahan (MLT).
Usai dilantik, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan dan amanah yang diberikan oleh Presiden. Pihaknya menegaskan arah strategis lima tahun ke depan melalui pendekatan 3C: Coverage, Care, dan Credibility.
Menurutnya, prioritas pertama adalah Coverage, yakni memperluas kepesertaan secara lebih terstruktur dan terukur, mengingat masih terdapat jutaan pekerja dari berbagai sektor yang belum terlindungi.
“Kami ingin memastikan coverage pada pekerja informal atau pekerja bukan penerima upah, dan pekerja migran dapat tercakup, karena saat ini masih banyak yang bisa ditingkatkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa fokus utama diarahkan pada akselerasi akuisisi peserta baru, khususnya sektor informal dan UMKM, disertai optimalisasi kanal distribusi serta kolaborasi ekosistem. Di saat yang sama, peningkatan retensi dan kepatuhan iuran peserta aktif juga menjadi perhatian agar perlindungan berjalan berkelanjutan.
Prioritas kedua adalah Care, yang diwujudkan melalui penguatan kualitas layanan berbasis inovasi, transformasi digital, dan kolaborasi strategis lintas sektor.
“Kami ingin menghadirkan pelayanan yang tidak hanya administratif, tetapi benar-benar terasa sebagai wujud kehadiran negara bagi pekerja dan keluarganya,” imbuhnya.
Dalam implementasinya, strategi Care difokuskan pada layanan klaim yang lebih cepat, mudah, dan transparan, penguatan program manfaat termasuk layanan tambahan seperti perumahan, serta pembangunan pengalaman peserta berbasis digital secara end-to-end.
Sementara itu, prioritas ketiga adalah Credibility, sebagai fondasi keberlanjutan institusi. Ia menegaskan pentingnya keakuratan dan integrasi data serta tata kelola yang akuntabel untuk terus meningkatkan kepercayaan publik.
“Kami akan meningkatkan kredibilitas atas data, proses, complience dan tentunya strategic collaboration dengan para stakeholder, harapannya dapat meningkatkan trust dari pemerintah, pemberi kerja, maupun dari masyarakat,” imbuh Syaiful.
Penguatan kredibilitas tersebut akan diwujudkan melalui kinerja investasi yang sehat dan berkelanjutan, pengelolaan dana secara prudent, akuntabel, dan profesional, serta komunikasi publik yang konsisten dan terpercaya. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat reputasi institusi sekaligus memastikan tata kelola yang semakin solid.
Saiful menyatakansangat optimistis bahwa dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan dan pengawasan yang kuat dari Dewan Pengawas, BPJS Ketenagakerjaan akan semakin profesional, terpercaya, dan mampu memperkuat ketahanan sosial ekonomi nasional secara berkelanjutan.
Atas dilantiknya jajaran Direksi dan Dewan Penagwas tersebut, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padangsidimpuan Christian Natanael Sianturi yang akrab disapa Chris turut memberikan ucapan selamat kepada Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan terpilih Periode 2026 – 2031.
“Kami menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas terpilihnya Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan periode 2026–2031. Amanah ini merupakan wujud kepercayaan besar yang diberikan untuk terus memperkuat peran strategis BPJS Ketenagakerjaan dalam melindungi dan menyejahterakan pekerja Indonesia,” ujar Christian.
Christian juga berharap kepemimpinan yang baru dapat menghadirkan inovasi, tata kelola yang semakin profesional, serta pelayanan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan peserta di seluruh Indonesia.
“Semoga Direksi dan Dewan Pengawas senantiasa diberikan integritas, kebijaksanaan, serta komitmen yang kuat dalam menjalankan tugas, sehingga mampu meningkatkan kualitas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara berkelanjutan. Dan semoga periode 2026–2031 menjadi masa penguatan transformasi, peningkatan kepercayaan publik, serta perluasan manfaat bagi seluruh pekerja Indonesia,” ucapnya. (id46)
