JAKARTA (Waspada): Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kebudayaan, untuk menghentikan proyek penulisan ulang sejarah nasional. Diketahui, proyek ini ditargetkan rampung sebelum 17 Agustus 2025.
“Kami meminta dengan tegas agar proyek penulisan ini dihentikan, karena sudah menimbulkan polemik dan melukai banyak pihak,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI, yang juga Ketua DPP PDIP, MY Esti Wijayati, saat menjawab wartawan, usai seminar bertema “Mewujudkan Amanat Konstitusi: Pendidikan Dasar Gratis untuk Meningkatkan SDM Unggul dan Berdaya Saing” di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (30/6/2025).
Sebelumnya, Fraksi PDIP sempat meminta agar proyek penulisan ulang sejarah ditunda. Namun, mengingat semakin luasnya polemik yang muncul di tengah masyarakat dan kalangan akademik, kini Fraksi menilai sudah saatnya proyek tersebut dihentikan sepenuhnya.
Esti menegaskan, salah satu pertimbangan utama adalah pernyataan kontroversial Menteri Kebudayaan Fadli Zon terkait peristiwa pemerkosaan massal tahun 1998 yang disebutnya hanya sebagai “rumor”. Meski begitu, menurutnya, masih banyak alasan lain yang mendasari permintaan penghentian ini. Termasuk banyaknya sejarawan yang memilih mundur dari tim penulisan.
“Dan karena di situ banyak persoalan, maka kami dari Fraksi PDI Perjuangan di Komisi X menyatakan dengan tegas, stop proyek penulisan sejarah ini. Kita harus duduk bersama, mendiskusikan kembali, dan melibatkan lebih banyak sejarawan. Jangan sampai ada persoalan prinsip yang berpotensi melukai masyarakat luas,” tegas MY Esti sembari menyampaikan bahwa sikap resmi Fraksi PDIP akan disampaikan dalam rapat kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Kebudayaan, yang dijadwalkan digelar pada pekan ini.
“Kita ingin duduk bersama. Dalam Raker itu, kami akan secara resmi menyampaikan permintaan penghentian proyek penulisan sejarah ini, karena telah menimbulkan banyak problematika, termasuk menjadi sorotan dari dunia internasional,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Seminar Nasional ini turut menghadirkan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Prof. Arief Hidayat sebagai Keynote Speaker. Narasumber lainnya meliputi Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Suprapto, Dr. Lucky Alfirman, dan Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora BRIN, Dr. Yan Rianto.
Wakil Bendahara DPP PDIP sekaligus Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menambahkan bahwa seminar ini dihadiri langsung fungsionaris DPP PDI Perjuangan seperti Prof. Rokhmin Dahuri, Sadarestuwati, Tri Rismaharini, dan Wuryanti Sukamdani, fungsionaris DPD DKI Jakarta, anggota DPRD DKI Jakarta seperti Agustina Hermanto (Tina Toon) dan Jhony Simanjuntak, fungsionaris PDIP Jawa Barat dan Banten, DPC PDI Perjuangan se-Jabodetabek, Poksi VIII, X, dan XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Kepala Daerah dari PDI Perjuangan Daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) dan Daerah Marginal, Pimpinan DPRD dari PDI Perjuangan Daerah 3T dan Daerah Marginal, serta pemerhati pendidikan. Diskusi ini juga diikuti lebih 800 peserta melalui zoom, terdiri dari kader partai, anggota fraksi, dan kepala daerah dari PDI Perjuangan. (Rel/J05)
