JAKARTA (Waspada): Fraksi PKS di DPR RI menyampaikan catatan kritisnya atas jalannya roda pemerintahan dalam mengelola negara sepanjang Tahun 2022, dalam tiga kluster yaitu, ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, Politik dan Demokrasi, Hukum dan Etika Penyelenggara Negara.
Dalam rilisnya yang diterima Sabtu (31/12/2022) di Jakarta, Jazuli Juwaini mengungkapkan, banyak masalah sekaligus tantangan Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin selama tahun 2022.
Berbagai indikator ekonomi, politik, dan hukum tidak baik-baik saja.
Sayangnya banyak kebijakan yang tidak tepat, bahkan tidak mencerminkan semangat untuk “pulih lebih cepat bangkit lebih kuat” sebagaimana acapkali disampaikan pemerintah.
Alhasil, kinerja Pemerintah masih jauh dari harapan dan belum bisa wujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat.
Kinerja pemerintah di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat, Fraksi PKS menilai tidak maksimal dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Data menunjukkan, walaupun jumlah penduduk miskin pada maret 2022 sebesar 26,16 juta jiwa atau sekitar 9,54% turun dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar 27,54 juta jiwa atau sekitar 10,14%, angka ini tergolong tinggi.
Selisih jumlah penduduk miskin perkotaan dibandingkan perdesaan cukup tinggi. Pada Maret 2022, pendudukan miskin perkotaan sebesar 7,50% sedangkan perdesaan mencapai 12,29%.
Kurang baiknya penanganan kemiskinan selama Covid-19, menyebabkan tingkat kemiskinan ekstrem mencapai 4% atau 10,86 juta jiwa.
Indonesia menjadi negara paling miskin nomor 91 di dunia pada 2022 (gfmag.com).
Jumlah pengangguran di Indonesia ada sebanyak 8,42 juta orang per Agustus 2022. Jumlah ini meningkat sekitar 200.000 orang dari posisi per Februari 2022 yang mencapai 8,40 juta orang.
Tingkat pengangguran di Indonesia masih tinggi dan belum kembali ke posisi sebelum pandemi. Masih banyak ancaman penutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh perusahaan dan pabrik sepanjang tahun 2022
Pertumbuhan ekonomi saat ini masih belum bisa memenuhi penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, baik dari sisi demand tenaga kerjanya, dan dari sisi supplynya peningkatan kualitas tenaga kerja.
Pemulihan ekonomi pada tahun 2022 belum bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Fraksi PKS juga menyoroti kegagalan pemerintah dalam mewujudkan pemerataan ekonomi rakyat.
Padahal inti dari pembangunan adalah kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya terwujudnya keadilan ekonomi dan menipisnya jarak ketimpangan dalam masyarakat.
Angka gini ratio (tingkat ketimpangan) pada bulan Maret 2022 sebesar 0,384, mengalami peningkatan 0,003 poin jika dibandingkan dengan angka di bulan September 2021 sebesar 0,381. Angka ini menunjukkan tingkat ketimpangan semakin melebar. Rasio gini di perkotaan tercatat sebesar 0,403 pada Maret 2022.
Nilai itu naik dibandingkan pada September 2021 yang sebesar 0,398.
Sementara rasio gini di perdesaan dilaporkan sebesar 0,314. Angkanya tidak berubah dibandingkan kondisi September 2021.
Secara agregat, berdasarkan Laporan World Inequality Report 2022 menunjukkan bahwa, pendapatan rata-rata penduduk Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya hingga mencapai Rp69,03 juta pada 2021. Sayangnya, pendapatan tersebut tidak terdistribusi dengan merata di antara masyarakat.
Kelompok masyarakat berpendapatan 10% teratas di Indonesia menguasai 48% dari total penghasilan nasional pada 2021.
Proporsi itu mengalami peningkatan dibandingkan dua dekade sebelumnya yang sebesar 41,5%.
Sedangkan, 50% penduduk dengan pendapatan terbawah hanya menguasai 12,4% dari pemasukan nasional.
Persentasenya merosot dibandingkan pada 2001 yang sebesar 17,1% pendapatan nasional.
Ketimpangan kekayaan di Indonesia pun tidak banyak berubah dalam dua dekade terakhir.
Kelompok 50% terbawah hanya memiliki 5,46% dari total kekayaan rumah tangga nasional pada 2021.
Persentase itu lebih rendah dibandingkan pada 2001 yang sebesar 5,86%.
Sementara 10% penduduk terkaya di Indonesia memiliki 60,2% dari total aset rumah tangga secara nasional pada 2021.
Angkanya justru meningkat dibandingkan pada 2001 yang sebesar 57,44%.
Berkaitan erat dengan pembangunan kesejahteraan rakyat, Fraksi PKS menyoroti kinerja pemerintah dalam mempersiapkan SDM handal khususnya dalam menangkap peluang bonus demografi yang tidak terlihat dan nyaris jalan di tempat (stagnan) jika dikonfirmasi dengan data-data yang ada.
Perhitungan Nilai Human Capital Indeks (HCI) yang dirilis oleh Bank Dunia digunakan untuk mengukur kualitas atau tingkat produktivitas SDM suatu negara. HCI Indonesia tercatat sebesar 0,54 di tahun 2020, atau di bawah rata-rata nilai HCI ASEAN.
Diperkirakan angka HCI tidak akan banyak perubahan pada tahun 2022.
Capaian HCI Indonesia tersebut menunjukkan bahwa kebijakan di bidang pembangunan SDM di Indonesia, khususnya bidang pendidikan dan Kesehatan masih rendah dan dihadapkan pada tantangan yang cukup kompleks.
Indeks Pembangunan Manusia Indonesia yang dirilis UNDP Tahun 2020 adalah 0,718 yang menempatkan Indonesia (posisi 107 dari 189 negara) pada kategori pembangunan manusia yang tinggi, namun berada di bawah rata-rata wilayah Asia Timur dan Asia pasifik.
IPM Indonesia Tahun 2021 sayangnya mengalami penurunan di angka 0,705 (posisi 114 dari 191 negara).
Di ASEAN, IPM kita masih lebih rendah dari Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand yang masuk kategori Sangat Tinggi.
Selain itu, Skor PISA (Programme for International Student Assessment) Indonesia belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.
Capaian skor PISA Indonesia untuk keterampilan matematika, sains, dan membaca masih berada di bawah 400 pada tahun 2018. Bahkan berada dibawah rata-rata negara ASEAN
Skor PISA tahun 2022 diperkirakan belum meningkat, bahkan sama dengan tahun 2018. Mengindikasikan bahwa kualitas dan daya saing SDM Indonesia masih jauh tertinggal.
Sementara angka prevalensi stunting pada balita di Indonesia masih terbilang tinggi.
Tahun 2022 Pemerintah menargetkan angka prevelansi berkurang 3% atau sekitar 21% dari tahun 2021 sebesar 24,4%.
Tingginya angka stunting di Indonesia mencerminkan buruknya kualitas gizi dan fasilitas kesehatan yang bisa diakses oleh Ibu hamil. Padahal anggarannya selalu meningkat setiap tahunnya.
Stunting akan sangat berdampak terhadap kualitas SDM yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ke depan.
Di tengah rendahnya kualitas pembangunan ekonomi di atas, Fraksi PKS menyayangkan laju peningkatan utang negara dan bunganya yang terus membengkak dan menjadi beban bagi generasi mendatang.
Fraksi PKS benar-benar khawatir dan hal ini seharusnya menjadi warning bagi pemerintah bahwa pembangunan Indonesia bertumpu pada utang.
Berdasarkan data, utang Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan pembengkakan yang signifikan.
Dari tahun 2017: Rp3.995 triliun hingga Oktober 2022 membengkak Rp7.496,7 triliun.
Demikian juga dengan Anggaran Bunga Utang di APBN dari tahun ke tahun juga menunjukkan pembengkakan.
Dari tahun 2017: Rp216,6 triliun hingga 2022: Rp403,9 triliun. RAPBN 2023: 441,4 triliun.
Di sektor politik dan demokrasi, Fraksi PKS menyoroti kondisi politik dan demokrasi Fraksi PKS menyayangkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang masih terus bergulir dari berbagai kalangan bahkan dari para elit politik dan pejabat negara diantaranya tiga Ketum Partai Politik, dua Menteri Kabinet, bahkan Ketua MPR RI menghidupkan lagi wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
Pun tak ketinggalan sejumlah organisasi relawan pendukung Jokowi terus meminta agar masa jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode.
Fraksi PKS menyesalkan dan mengelus dada kenapa sulit sekali menaati konstitusi yang telah menetapkan masa jabatan presiden 5 tahun?.
Perjuangan reformasi menyepakati pembatasan masa jabatan presiden dimaksudkan untuk mencegah lahirnya kembali otoritarianisme dan menghalangi siapapun untuk memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan dirinya sendiri.
Jadi stop wacana perpanjangan masa jabatan presiden-wapres dan mari kembali ke konstitusi.
Pada sektor hukum dan etika penyelenggara negara Fraksi PKS DPR RI menyatakan menyambut baik lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dihasilkan bangsa Indonesia mengganti produk hukum penjajah kolonial Belanda.
Sekalipun demikian Fraksi PKS menyayangkan sikap aparat penegak hukum yang telah mencoreng wajah hukum Indonesia.
Diantaranya kasus Hakim Agung dan mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo.
Sementara sorotan terhadap lembaga Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) belum terungkapnya dugaan konflik kepentingan dari penyelenggara negara dalam bisnis PCR saat Pandemi melanda.
Bahkan Fraksi PKS mencatat, KPK sampai akhir tahun 2022 belum juga mampu menangkap buronan kasus suap Harun Masiku.
“Reformasi sistemis di bidang hukum masih jauh dari harapan,”ungkap Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini. (j04)
