Gelora Menang, Indonesia Bebas Buta Huruf Al-Qur’an

  • Bagikan
Gelora Menang, Indonesia Bebas Buta Huruf Al-Qur'an
Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta. (ist)

JAKARTA (Waspada): Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Anis Matta mengatakan, program pemberantasan buta huruf Al-Qur’an akan menjadi salah satu agenda utama yang akan diperjuangkan Partai Gelora, apabila lolos ke Senayan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

“Umat muslim yang buta huruf Al-Qur’an itu, angkanya sangat mencemaskan saat ini. Berdasarkan survei PTIQ tahun 2022 sampai 22 persen, sedangkan survei Dewan Masjid tahun 2019 sekitar 65 persen,” kata Anis Matta dalam keterangannya, yang diterima, Selasa (5/12/2023), di Jakarta.

Anis Matta menegaskan, bahwa program pemberantasan buta huruf Al-Qur’an ini bisa menjadi program resmi pemerintah.

“Melihat kesuksesan pemerintah dalam pemberantasan buta huruf selama ini, yang tinggal 3 persen. Maka perlu ada program literasi yang lain, yakni literasi Al-Qur’an, memberantas buta huruf Al-Qur’an,” ujarnya.

Menurut Anis Matta, Partai Gelora akan mendorong program pemberantasan buta huruf Al-Qur’an menjadi program resmi pemerintah. Karena penduduk muslim mayoritas di Indonesia, bahkan terbesar di dunia.

“Ini agenda yang akan diperjuangkan Partai Gelora, kalau kita masuk Senayan, lolos threshold dan ikut memimpin negara ini. Insya Allah akan menjadi salah satu agenda utama Partai Gelora,” katanya.

Anis Matta mengatakan, ada tiga alasan fundamental yang menjadi fondasi mengapa Partai Gelora mendorong upaya pemberantasan buta huruf Al-Qur’an menjadi program resmi pemerintah.

Pertama Islam itu punya peran sebagai faktor pemersatu dalam sejarah berdirinya Republik Indonesia, kedua adalah basis semangat perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan ketiga adalah basis moral

Selain itu tambah Anis Matta, pemerintah perlu menganggarkan anggaran untuk para guru ngaji, dimana penyalurannya bisa melalui ormas atau yayasan-yayasan Islam.

“Anggarannya semacam BOS, orang yang bikin rumah mengaji di kasih anggaran negara. Jadi nanti guru ngaji diongkosin negara, kalau teknis penyaluran nanti bisa didiskusikan. Intinya ada institusi dan anggaran,” katanya.(J05)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *