BANDUNG (Waspada): Sosok Walu Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka belakangan muncul menjadi perbincangan publik sebagai calon gubernur (Cagub) Jawa Tengah pada Pilkada Serentak 2024.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa Gibran dan para kader PDIP lainnya bisa berkaca dari bagaimana partai menyiapkan Joko Widodo (Jokowi) sebagai pemimpin nasional. Mengingat, Jokowi terlebih dahulu menunjukkan legacy berupa prestasinya.
“Bagi PDIP, seluruh kader itu harus mempersiapkan diri menggembleng, harus membuat legacy ketika ditugaskan. Mas Gibran saat ini sebagai Wali Kota Solo, apa yang Mas Gibran lakukan, prestasi sebagai Wali Kota Solo, tentu saja menjadi bahan evaluasi dari partai di dalam menentukan tugas-tugas selanjutnya,” kata Hasto Kristiyanto menjawab awak media usai acara menanam pohon di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (28/1/2023).
Acara menanam pohon adalah satu dari sejumlah kegiatan dalam program Jabar Bangkit Asik (Asri Sehat Resik Asri). Sebelum menanam pohon, dilakukan senam Indonesia cinta tanah air (Sicita) dan jalan sehat yang diikuti belasan ribu warga Jawa Barat.
Hasto pun mengingatkan bahwa bagi PDIP, seluruh kader harus mempersiapkan diri dan terus menggembleng diri. Dan ketika mendapat kepercayaan dan penugasan pun harus membuat legacy (warisan) yang nyata.
“Kami terus melakukan upgrading para kepala daerah PDIP semua secara periodik ditingkatkan kepemimpinannya,” tutur Hasto.
Menyoal peluang Gibran maju Pilkada DKI? Hasto menyebut PDIP mengikuti tahapan dengan baik, saat ini fokus partainya mempersiapkan pemilu legislatif dan pemilu presiden (Pilpres), setelah itu baru berbicara Pikada.
“Yang (bicara) cocok atau tidak (Gibran sebagai Cagub DKI Jakarta, red) kan rakyat, nanti ada ukurannya. Prestasinya bagaimana di Solo, itu yang harus dilakukan terlebih dahulu,” tandas Hasto.
Kaesang Terjun ke Politik
Awak media pun bertanya lagi langkah Kaesang Pangarep yang bakal mengikuti jejak Jokowi dan Gibran Rakabuming? Kata Hasto, pihaknya akan menerima putra bungsu Jokowi bila ingin berkarya di dunia politik.
Apalagi, di PDIP tak dikenal yang namanya satu keluarga inti (ayah, ibu, anak, red) berada dalam partai politik yang berbeda-beda.
Karena itu, Hasto menilai akan lebih baik bila Kaesang masuk ke PDIP dimana Presiden Jokowi (Ayah Kaesang) dan Gibran Rakabuming Raka (Kakak kandung Kaesang) adalah kader berlambang moncong putih.
“Ya sekiranya (Kaesang, red) mau masuk ke PDIP, karena kami ini punya aturan bahwa dalam satu keluarga tidak bisa masuk dalam pilihan partai-partai yang berbeda,” kata Hasto.
Hasto menilai komitmen satu keluarga tidak masuk partai yang berbeda-beda itu sangat penting untuk dibangun.
“Karena itu juga menunjukkan suatu emotional bonding, kesadaran, dan pendidikan politik itu dimulai dari keluarga,” tukas Hasto.
Politikus asal Yogyakarta ini menjelaskan, PDIP tentu sangat terbuka bagi Kaesang untuk bergabung dan mengajukan permohonan untuk bergabung. Sebab dalam konteks keanggotaan, PDIP menggunakan stelsel aktif sehingga siapa pun itu, harus mengajukan permohonan kalau mau bergabung di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri.
“Mengapa ada stelsel aktif? Karena itu sebagai sebuah momentum bahwa ketika masuk ke partai, mereka harus menyatukan diri, harus merelatifkan kepentingan individunya, dan mengedepankan kepentingan kolektif partai,” kata Hasto.
Kepentingan kolektif partai ini, lanjut Hasto, didorong oleh ide, pemikiran, gagasan, dan cita-cita bung karno dalam pemberdayaan wong cilik, rakyat marhaen.
“Karena itu lah harus muncul sebagai sebuah kesadaran bahwa berpolitik bukan untuk sekadar jalan pintas mencapai target individual, tetapi sebagai proses untuk mengikuti pendidikan politik dan kaderisasi serta bersedia ditugaskan oleh partai dalam bidang apa pun,” tukas Hasto.
Bagi PDIP, lanjut Hasto, pendidikan politik dari keluarga itu sangat penting. Karena itu pula dalam aturan pencalegan, misalnya, suami istri dari partai berbeda tidak bisa dijadikan sebagai caleg.
“Kemudian dalam suatu keluarga itu kan ada pembatasan-pembatasan, dari segi jumlah, kecuali menjadi anggota dan satu keluarga tidak boleh ditugaskan dalam satu tingkatan yang sama,” papar Hasto.
Lebih jauh Hasto menyontohkan Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono dengan istrinya atau anaknya, tidak boleh menjadi caleg di dalam level tingkatan yang sama atau satu dapil yang sama.
“Karena itu suatu regulasi, mengigat kami tetap memegang semangat reformasi. Di dalam melakukan rekrutmen (anggota partai, red) memang basisnya keluarga, tetapi terkait dengan hal-hal penugasan (penempatan jabatan, red) satu keluarga itu kami menerapkan berbagai bentuk pembatasan,” jelas Hasto.
“Tapi untuk menjadi anggota dalam suatu keluarga, tidak ada batasan sama sekali, dari kakek, nenek, bapak, ibu, cucu, semuanya bisa bergabung ke PDIP,” pungkas Hasto. (irw)
