JAKARTA (Waspada.id): Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mendukung langkah pemerintah Indonesia mendesak PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk melakukan investigasi dan proses hukum atas insiden yang menyebabkan gugurnya prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian di Lebanon.
Insiden tersebut terjadi setelah markas pasukan penjaga perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) dilaporkan terkena serangan, yang mengakibatkan setidaknya satu personel TNI gugur dan sejumlah lainnya mengalami luka-luka.
“Kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya prajurit TNI dalam menjalankan tugas mulia sebagai bagian dari misi perdamaian dunia. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan,” ujar Sukamta dalam rilis yang diterima di Jakarta, Selasa (31/3/2026).
Menurutnya, keterlibatan TNI dalam misi perdamaian PBB merupakan wujud nyata komitmen Indonesia dalam menjaga ketertiban dan stabilitas global. Namun demikian, ia menegaskan bahwa serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian tidak dapat dibenarkan dan merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip hukum internasional.
Sukamta menilai insiden ini harus menjadi perhatian serius komunitas internasional. Ia mendorong agar proses investigasi dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab.
“Kami percaya negara akan mengambil langkah yang tepat dan terukur, mendorong proses investigasi yang transparan, serta memastikan bahwa kejadian ini ditindaklanjuti melalui mekanisme internasional yang berlaku,” tukasnya.
Lebih lanjut, Sukamta menekankan bahwa Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi perdamaian dunia harus tetap mengedepankan pendekatan diplomasi, namun tetap tegas dalam menjaga kehormatan dan martabat bangsa.
“Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi perdamaian, sekaligus menjaga kehormatan dan martabatnya. Dalam situasi seperti ini, ketegasan harus berjalan seiring dengan kebijaksanaan,” ujarnya.
Komisi I DPR RI, akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan luar negeri pemerintah, termasuk memastikan perlindungan terhadap prajurit TNI yang bertugas dalam misi perdamaian internasional.
DPR RI berharap insiden tersebut dapat segera ditindaklanjuti melalui mekanisme internasional yang berlaku, sehingga memberikan keadilan bagi korban serta menjaga kredibilitas misi perdamaian dunia. (id10)
