JAKARTA (Waspada): Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan, berdasarkan catatan, hanya 35 persen dana pensiun BUMN dikelola dengan baik dan 65 persen dikelola dalam kondisi kurang sehat.
Karena itu pihaknya berencana akan melakukan audit investigasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dijadwalkan berlangsung pekan depan.
“Minggu depan saya bersama Ketua KPK akan ketemu dan bicara, kita akan lakukan investigasi audit,” ungkap Erick di Jakarta, Senin,(2/1/2023).
Dia menambahkan, tata kelola dana pensiun ajan dilakukan secara menyeluruh. Tidak terbatas hanya PT Jiwasraya, Asabri, dan Taspen saja. Tapi dapen (dana pensiun) di masing-masing BUMN sakit juga.
“Karena di data saya (ada Dapen) 35 persen sehat dan 65 persen ada masalah. Saya mau bersih-bersih. Jangan kita jagain Asabri, Jiwasraya, eh yang lain lupa,” tandasnya.
Aksi bersih-bersih yang dilakukan Erick di BUMN merupakan salah satu bagian dari program utama yang dijalankannya di 2023.
Erick menegaskan, dalam langkah strategisnya pihaknya akan komitmen untuk menekan potensi penyimpangan di BUMN. Salah satunya adalah dengan membuat Blacklist.
Erick tidak bekerja sendiri dalam mempersiapkan Daftar Hitam itu. Erick mengajak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit terhadap BUMN.
“Saya dorong blacklist bersama BPKP. Jangan ada jual beli jabatan. Nantinya, hanya Presiden RI yang dapat mencabut hasil audit BPKP tersebut.” Jelasnya.
Erick juga menekankan perlunya dua hal dalam menjalankan BUMN dengan Core Value AKHLAK. Pertama, adanya kepemimpinan yang kuat. Kedua, adanya sistem atau standar operssional prosedur (SOP).
“Tidak mungkin kepemimpinan tanpa sistem atau SOP, itu akan menjadi absolut korup. Begitu juga jika ada sistem tetapi tidak ada kepemimpinan, maka bisnis tidak akan jalan juga,” terang Erick. (J03)
