Ini Catatan Penting DPD Atas Laporan IHPS Dan LHP Semester I Tahun 2023 BPK

  • Bagikan
Ini Catatan Penting DPD Atas Laporan IHPS Dan LHP Semester I Tahun 2023 BPK
Rapat DPD di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (5/12/23).. (ist)

JAKARTA (Waspada) DPD RI menyampaikan catatan penting atas laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2023 beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2023 yang telah diterima DPD dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Adapun cacatan penting DPD itu disampaikan Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono pada Sidang Paripurna Luar Biasa DPD RI Ke-2 Masa Sidang II Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara 3, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (5/12/23).

Pertama: Jumlah temuan, permasalahan dan rekomendasi harus berkorelasi terhadap pemberian opini, artinya banyaknya temuan, permasalahan dan rekomendasi harus menjadi salah satu pertimbangan dan kriteria BPK dalam memberikan suatu opini terhadap LKPP dan LKPD.

Kedua; Meningkatnya jumlah permasalahan pada Pemda dan BUMD agar menjadi perhatian serius bagi semua pihak yang terkait. BPK diharapkan dapat bersinergi untuk membantu Pemda dan BUMD dalam hal tata kelola keuangan yang baik.

Ketiga: Kerugian negara/daerah yang terjadi pada pemerintah daerah merupakan yang terbesar yakni sebesar Rp3.83 triliun (78,17%) harus mendapat perhatian semua pihak.

Keempat; Untuk mencegah penurunan opini pada LKPD maka Pemda harus melakukan berbagai upaya perbaikan diantaranya memperbaiki sistem pengendalian intern, sistem teknologi informasi dan peningkatan SDM pada entitas terperiksa BPK.

Kelima: Beberapa daerah dengan letak geografis yang sulit terjangkau menjadi salah satu kendala bagi BPK dalam melakukan pemeriksaan ke daerah-daerah tersebut (daerah kepulauan/terpencil), oleh karena itu BPK RI agar memperhatikan pegawai BPK Perwakilan yang memiliki kendala geografis dengan menambahkan jumlah SDM pemeriksa, dan Pemerintah agar memberikan dukungan anggaran yang memadai bagi BPK untuk menjalankan tugasnya, khususnya bagi daerah-daerah dengan letak geografis yang sulit terjangkau.

Keenam; DPD RI memandang penting penguatan kelembagaan BPK, agar BPK tidak hanya memberikan banyak rekomendasi, namun juga dapat melakukan tindakan lebih tegas terhadap entitas yang tidak patuh pada ketentuan perundang-undangan dalam melakukan tata kelola keuangannya.

“Diharapkan hal ini dapat menjadi bahan dalam bersinergi dengan pemerintah daerah khususnya dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK RI, demi perbaikan dan terwujudnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” pungkas Nono Sampono. (J05)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *